Memilih Pemimpin Bernurani Rakyat

Berdasarkan rilis Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Pilkada Serentak 2020 di NTT akan berlangsung di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada

Oleh: Steph Tupeng Witin, Penulis Buku "Politik Dusta di Bilik Kuasa" (JPIC OFM, 2019)

POS-KUPANG.COM - "Orang yang bodoh dan kejam akan bertambah banyak, jika mereka yang pintar dan agung memilih berdiam diri saja" ( Nelson Mandela).

Berdasarkan rilis Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Pilkada Serentak 2020 di NTT akan berlangsung di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada di Pulau Flores; Sumba Timur, Sumba Barat di Pulau Sumba; Sabu Raijua, Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara (TTU) di Pulau Timor.

Pilkada yang akan digelar di tengah gelombang desakan publik agar ditunda ini menjadi tanur pengujian kualitas demokrasi.

Baca juga: Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Segenap stakeholder penyelenggara (KPU) tidak sekadar bekerja keras menyelenggaran Pilkada berkualitas sebagai gerbang memilih pemimpin tapi mesti berjibaku dengan laju virus Covid-19 yang memukul semesta ini.

Ada kekhawatiran Pilkada akan menciptakan kluster baru penyebaran virus sadis ini. Pilkada serentak Desember 2020 akan berlangsung di tengah bayang-bayang ketakutan pertaruhan nyawa.

Apalagi mayoritas kabupaten peserta Pilkada NTT telah "tercemar" virus Covid-19 dan sedang berjuang keluar dari zona merah. Kita mengapresiasi keberanian pemerintah yang konsisten menyelenggarakan Pilkada penuh risiko ini sambil berharap agar di tengah represi pandemi global ini, Pilkada serentak Desember 2020 berlangsung sukses dan menghasilkan pemimpin bernurani rakyat.

Baca juga: Kodim 1618 TTU Salurkan 60.000 Liter Air Bersih kepada Warga Biboki Anleu

Idealisme agar Pilkada menghasilkan pemimpin bernurani rakyat ini sangat ditentukan banyak faktor. Sejarah politik dan demokrasi bangsa ini membuktikan bahwa proses Pilkada belum seutuhnya menghadirkan pemimpin berkualitas.

Pilkada belum sepenuhnya memenuhi harapan publik dalam menghasilkan pemimpin berintegritas.

Rakyat yang menempati posisi kunci dalam ruang politik dan demokrasi hanya sekadar gerombolan musiman yang dimobilisasi oleh kekuatan tim sukses partai untuk memenangkan calonnya dengan berbasis kampanye isu-isu primordial: suku, agama, ras dan golongan.

Apalagi calon pemimpin diusung oleh partai politik dengan kiblat tunggal yaitu menang, tanpa pernah mengapresiasi aspirasi publik.

Rakyat tidak pernah dilibatkan dalam proses rekrutmen calon pemimpin tapi "dipaksa" memilih calon yang disodorkan partai. Partai politik sebagai salah satu kekuatan oligarki demokrasi gagal besar dalam mengelola dinamika politik dan demokrasi internal.

Bukan cerita baru narasi pertarungan kepentingan di internal partai tapi bahasa ke publik sangat demokratis. Tata kelola partai yang buruk membuka celah hadirnya oligarki yang memiliki amunisi uang sehingga dengan leluasa mengatur siapa yang akan diusung dalam kontestasi Pilkada.

Oligarki adalah satu persen orang kaya yang menguasai sendi-sendi kehidupan dari 99 persen rakyat Indonesia. Hadirnya oligarki yang bersekutu dengan partai politik semakin memunculkan fenomena paling buruk yaitu dinasti politik yang akan semakin melanggengkan laju kekuatan oligarki.

Dinasti politik dan oligarki merupakan dua kekuatan sangat berbahaya yang bisa mendegradasi kualitas demokrasi dan meminggirkan kecerdasan publik dalam ruang politik dan demokrasi.

Fenomena yang berlangsung di negara-negara demokrasi mana pun. Maka publik mesti kritis dan mewaspadai gerakan permainan oligarki di belakang layar dalam proses politik dan demokrasi.

Politik memang membutuhkan uang. Di negara-negara demokrasi yang maju, ada mekanisme partisipasi publik dalam hal pendanaan. Hal ini menunjukkan tingkat kecerdasan publik dalam meredam kekuatan oligarki yang bisa saja akan mengamankan kepentingan bisnis setelah memenangkan kontestasi politik dan demokrasi.

Pemimpin dan anggota legislatif yang terpilih berkat campur tangan oligarki hanya sekadar menjadi boneka dan bidak catur yang diatur tangan oligarki.

Proses legislasi berupa pembuatan peraturan perundang-undangan sangat dikendalikan oligarki sesuai arah dan kiblat bisnis. Kekuatan oligarki di tingkat lokal tampak dalam wajah para kontraktor yang dermawan kepada para calon pemimpin eksekutif dan legislatif menjelang ritus politik-demokrasi yang setelah menang akan disulap menjadi boneka mainan kepentingan bisnisnya.

Konteks NTT, wajah oligarki yang merepresentasi pertarungan kepentingan dalam proses politik-demokrasi menyeruak dalam kasus-kasus pertambangan.

Publik Cerdas

Pakar otonomi daerah, Profesor Ryaas Rasyid mengatakan bahwa proses politik dan demokrasi yang melahirkan pemimpin berintegritas sangat ditentukan kecerdasan rakyat. Pilkada sebagai momen penentuan pemimpin menjadi ukuran.

Publik yang cerdas akan menjatuhkan pilihan politik berbasis rasionalitas. Mereka tidak akan menjatuhkan pilihan politik atas nama money politics dan isu-isu primordial.

Publik yang cerdas akan menyehatkan tata kelola partai politik yang menjadi rahim konstitusional agar melahirkan kader pemimpin bernurani rakyat yang militan.

Saat menggagas otonomi daerah, Ryaas Rasyid berasumsi bahwa pemimpin yang dipilih rakyatnya sendiri akan malu berbuat maksiat dan curang. Faktanya, banyak pemimpin hasil Pilkada justru diracuni ketamakan dan dininabobokan nikmat kekuasaan.

Lembaga DPRD sebagai representasi rakyat yang mesti jadi kekuatan penyeimbang dan pengontrol-ini butuh kecerdasan-malah jauh lebih tidak cerdas karena ruang legislatif itu tidak lebih dari lapangan pekerjaan baru yang menggiurkan.

Fakta di banyak kabupaten otonom, justru para wakil rakyat ini tumbuh menjadi kekuatan oligarki baru yang memanfaatkan privilesenya untuk membangun bisnis pribadi. Mereka memanfaatkan kedekatan relasi dengan penguasa agar leluasa menerobos ruang-ruang birokrasi untuk menancapkan kuku bisnisnya melalui proyek-proyek di SKPD.

Idealisme mengabdi rakyat hanya bualan saat kampanye. Masuk gedung DPRD, idealisme itu diparkir. Tunggu lima tahun berikut baru hidupkan lagi. Fakta buruk ini terjadi karena minimnya pengawasan publik yang cerdas.

Menurut Mangunwijaya, orang cerdas tidak sekadar pintar, pandai, mahir, terampil, cerdik. Kecerdasan adalah kemampuan menembus kulit pengetahuan gejala-gejala sehingga sampai pada esensi persoalan, inti problem. Kecerdasan sangat dekat jadi modal alami menuju kearifan (wisdom).

Konteks Pilkada sebagai proses politik dan demokrasi, publik yang cerdas tidak akan terpesona pada mulut manis calon pemimpin dan kebohongan berbusa tim sukses. Tapi mesti kritis meneliti berbagai pertarungan kepentingan oligarki di balik layar Pilkada.

Hal ini urgen agar Pilkada tidak melahirkan pemimpin tamak yang memanfaatkan rentang masa kakuasaan untuk membangun bisnis pribadi. Ada segelintir bupati di NTT yang lebih maju dalam bisnis pribadi ketimbang membangun daerah. Sebelum jadi bupati, tidur di losmen reyot.

Tapi saat berkuasa, bangun rumah mewah, bisnis SPBU, beli tanah di mana-mana untuk bangun resort mewah dan bangun infrastruktur ke wilayah bisnis pribadi.

Bahkan ada bupati yang membangun wilayah berdasarkan total perolehan suara saat Pilkada. Fakta ini membuktikan kekejaman dan sadisme dalam ranah kepemimpinan.
Publik mengharapkan media sebagai salah satu kekuatan demokrasi lebih berani dan independen dalam pemberitaan untuk mencerdaskan rakyat.

Publik tidak sekadar dihibur dengan gebyar kampanye di panggung tapi berani menelisik berbagai pertarungan oligarki sejak proses rekrutmen di internal partai hingga masa berkuasa.

Ketika media kehilangan sikap kritis, terbeli independensinya dan publik cerdas diam maka "orang bodoh dan kejam akan merajalela" sebagaimana peringatan arif Nelson Mandela.

Di NTT, orang yang "pintar dan agung" itu adalah para pemimpin agama. Kita mendorong pemimpin agama keluar dari zona nyaman kuasa nikmat kesalehan pribadi dan masuk ke dalam realitas politik untuk "menggarami dan meneranginya."

Sinergi antara publik, media dan pemimpin agama yang bernaung di bawah kibaran bendera kecerdasan inilah yang menjadi jalan rasional memilih pemimpin bernurani rakyat jelata. (*)