Bila Tak Mau Di Cap PKI, Megawati Harus Buang Rumusan Pancasila 1 Juni 1945 dan Bebaskan Para Ulama

"Jangan main-main lho, satu kali kan lima tahun, dikurangi dua tahun jadi wapres, dan saya presiden mandataris lho."

"Bayangkan sebagai wapres itu, oleh MPR lho, lalu naik lagi jadi presiden kelima."

"Sembilan honoris causa saya. Mestinya kamu bangga punya ketua umum saya," tuturnya.

Oleh karena itu, Megawati mengaku tak peduli jika disebut sebagai PKI.

Dia pun meminta pihak-pihak yang menuduhnya PKI untuk memberikan bukti.

"Ini fakta pengalaman hidup. Ngapain orang masih ngomong zaman begini PKI. Buktikan dong, ada aturannya."

"Jangan hanya untuk membohongi rakyat."

"Lama-lama saya kesal."

"Saya nanya acara ini bisa viral apa tidak? Viral oke. Saya yang ngomong ini, nanti kalian lihat kalau saya di bully, lawan."

"Masa presiden kelima RI dibilang PKI? Terus Pak Jokowi, pilihan rakyat langsung lho. Kecuali presiden tidak langsung, ada kemungkinan."

"Ini rakyat langsung lho, dua kali, kita pengusungnya, mau lagi dibilang katanya turunan bapak ibunya tak jelas."

"Bayangkan Presiden RI (dibegitukan)," bebernya.

Megawati lantas mendorong kader-kader di daerah untuk membangun kantor partai.

Menurutnya, kantor partai penting dibangun bukan hanya untuk kegiatan partai, namun juga sebagai bagian dari rumah rakyat.

"Sejak kongres keempat partai, kita sudah memutuskan bahwa sudah mulai saatnya membangun dari PDI ke PDI Perjuangan dengan segala daya kerja, susah payah, duka dan suka."

"Maka mulai harus dibuat sebuah keputusan untuk membangun partai ini juga secara fisik."

"Bukan hanya orang-orangnya saja, tetapi yang namanya kantor partai," ujar Megawati, saat peresmian 13 kantor, 1 patung Soekarno, dan 1 sekolah partai, secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Megawati kemudian teringat Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang didirikan oleh sang ayah, Bung Karno.

Dia mengaku prihatin lantaran banyak aset dari PNI yang tak jelas keberadaannya karena tidak diatur dan dikelola dengan baik.

"Kalau menurut saya, PNI pada waktu itu merupakan sebuah partai yang karena dicintai rakyat, maka juga termasuk partai yang besar."

"Tetapi setelah itu ketika saya banyak menanyakan kepada para senior dan lain sebagainya, aset partai itu tidak jelas," paparnya.

Oleh karena itu, belajar dari pengalaman PNI, Megawati ingin agar PDIP mampu lebih baik dalam mengelola aset partai.