SERU ILC TV One Besok Selasa 27 Oktober 2020, Menunggu Vaksin Covid-19: Antara Harapan dan Kecemasan

Atas tema tersebut, sebagian besar warganet mempertanyakan alasan Karni Ilyas yang tak mengangkat tema Omnibus Law UU Cipta Kerja tetapi justeru membahas Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Sujiwo Tejo yang diundang sebagai satu dari 12 narasumber ILC tvOne mendapat kesempatan bicara di seluruh hadapan undangan termasuk sejumlah anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ditengah pembicaraanya itu sempat bertanya kepada Karni Ilyas terkait alasan ILC TvOne batal tayang pada Selasa 13 Oktober 2020.

"Kenapa Minggu lalu ILC tak tayang, saya bersyukur pak Karni masih hidup," kata Sujiwo Tejo kepada Karni Ilyas di depan Menkopolhukam Mahfud MD, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Kepala BKPM Bahlil, Menkominfo Johny G Plate, dan narasumber lainnya.

"Itu sudah offside, kan saya sudah jelaskan ke publik," jawab Karni Ilyas.

Lalu dibalas lagi oleh Sujiwo Tejo, "Iya coba jelaskan alasannya kenapa, siapa yang telepon," pinta Sujiwo Tejo.

Karni Ilyas pun langsung mempersilakan Sujiwo Tejo untuk terus menjelaskan paparannya soal evaluasi Setahun Jokowi - Ma'ruf.

Kemudian dalam pemaparannya, Sujiwo Tejo memberi masukan kepada pemerintah untuk memastikan masyarakat percaya.

Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf

Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dan Wakil Presiden Maruf Amin memasuki periode 1 tahun menjabat sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.

Pakar politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens memberikan perspektif selama setahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dalam bidang Politik.

Pertama, kata Boni, konsolidasi demokrasi berjalan dengan baik di tingkat pranata politik yang ditandai menguatnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan kedemokratisan sebagai ukuran dari terselenggaranya tata kelolah pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (good governance and clean government).

Meski demikian, Boni menilai masih ada catatan.

"Penguatan nilai-nilai demokrasi di dalam birokrasi masih menjumpai tantangan dengan mengakarnya kelompok radikal keagamaan dalam birokrasi dan pemerintahan sebagai warisan dari masa lalu," kata Boni Hargens saat dihubungi Tribunnews, Selasa 20 Oktober 2020.

Selain itu, mekanisme checks and balances antara pemerintah dan DPR berjalan baik secara prosedural, namun publik masih meragukan fungsi kontrol DPR terhadap pemerintah karena konstelasi parlemen yang kurang berimbang antara partai pemerintah dan partai oposisi.

"Ini bukan salah partai pemerintah tetapi karena partai oposisi belum memperlihatkan praktek oposisi yang cukup bermutu dalam proses legislatif dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh," ucap Boni.