Dinas Kesehatan Perangi Demam Berdarah Dengue: Harus Gencar Seperti Penanganan Covid-19

POS-KUPANG.COM - Bagaimana seharusnya Dinas Kesehatan NTT memerangi penyakit demam berdarah dengue alias DBD? Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, David Mandala S.Kep Ns, M.Kes dan Kabid P2P Dinkes NTT, Ir. Erlina R Salmun, M.Kes mengungkapnya kepada wartawan Pos Kupang, Novemy Leo dalam acara Ngobrol Asyik dengan tema NTT Fight DBD 2020, Jumat 16 Oktober 2020.

Sejauhmana strategi pemberantasan DBD?

Strategi kita surveilans kasus (jumlah kasus dan jumlah kematian harian) dan surveilans vector (angka bebas jentik) yang di ukur dari angka bebas jentik. Lalu memperkuat penatalaksanaan penderita atau pengobatan di fasyankes, meningkatkan pemberantasan vector secara terpadu bersama masyarakat pada sabtu bersih.

Baca juga: WaspadaI Gelombang Laut di Selat Sumba Bagian Barat

Serta memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak dalam penanggulangan KLB. Jangka panjangnya, mesti bisa mengubah perilaku masyarakat dan melibatkan mitra lain. Penanganan DBD mesti multisektor, bukan hanya Dinkes NTT tapi juga lingkungan hidup, PUPR, pendidikan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Poltekkes Kupang, termasuk Kanwil Agama.

Apakah slogan 3M masih efektif dilakukan?

Tentu masih efektif, tapi 3 M dengan plus-plusnya. Artinya selain menguras, menutup dan mengubur atau mendaur ulang, kita juga mesti melakukan plus lain seperti bikin kolam kecil ikan untuk bisa membasmi jentik nyamuk, pakai lotion anti nyamuk, pakai kelambu, kawat kasa. Plus-plus itu membantu kita mencegah digigit nyamuk yang dapat menularkan virus dengue.

Di masa Covid-19 ini sepertinya penanganan penyakit DBD dianaktirikan?

Dinkes ada di setiap kabupaten/kota dan sistem kerja ada. Covid-19 jadi perhatian tapi DBD dan penyakit esensial lain juga tidak diabaikan. Di P2P yang ditangani Ibu Erlina, tidak saja memburu Covid-19 tapi juga DBD. Bagian intelegen penyakit melihat semua penyakit yang berpotensi KLB dan direspon dengan baik.

Baca juga: Ririn dan Priska Bangga Ikut Sosialiasi Ini Oleh Bawaslu Nagekeo

Akhir-akhir ini media terlihat luar biasa memberitakan Covid-19 dan penangananya sangat tersistem dan terstruktur dengan baik mulai dari pusat hingga tingkat desa. Maka harusnya penanganan DBD pun seperti itu. Covid-19 yang meninggal 7 orang sedangkan korban DBD sampai 58 orang, apa berarti kita sudah biasa dengan kematian DBD?

Saya rasa tidak begitu. Kita tetap harus waspada terhadap penyakit DBD dan lainnya. Bagaimana kita pantau setiap penyakit yang berpotensi KLB lalu merespon secepatnya. Saya optimis DBD bisa ditangani dengan baik karena kita punya SDM luar biasa sampai ke level desa. Apalagi kemarin sudah ada rapat bersama stakeholder. Dan rencananya akan dikeluarkan instruksi gubenur yang isinya membuat Satgas DBD. Dengan demikian kita bisa memberi perhatian yang sama tentang DBD sampai ke level desa.

Bagaimana menurut Ibu Erlina, data DBD hingga bulan Oktober 2020?

Semua yang berurusan dengan nyamuk DBD harus digempur bersama dan menjadi komitmen. Pada Oktober ini hanya ada beberapa kasus. Sebelumnya hingga September 2020 ada 5.669 kasus dengan kematian 58 orang. Kondisi ini sangat memilukan.

Dari 58 kasus kematian, 49 persen berusia 5-14 tahun sisanya orang dewasa sekitar 30-an persen. Kasus DBD tersebar hampir merata di setiap kabuapten/kota. Tiga kabuapten KLB yakni Alor, Lembata dan Sikka. Namun sekarang sudah mulai menurun angkanya.

Tiga kabupaten ditetapkan sebagai KLB tapi enam kabupaten yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Ende dan SBD, masuk kriteria KLB sesuai Permenkes 1501 /2010 tapi walikota/ bupati belum menetapkan sebagai KLB,

Bagaimana kriteria menetapkan KLB?