Breaking News:

Pilkada Malaka

Panwaslu Dingatkan Bekerja Profesional dan Tidak Boleh Memihak di Pilkada

Komisioner Bawaslu RI, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H,MH secara khusus menyambangi tiga kabupaten di daratan Timor penyelenggara Pilkada

POS-KUPANG.COM/EDI HAYONG
Komisioner Bawaslu RI, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H,MH berfoto bersama Komisioner Bawaslu NTT juga bawaslu kabupaten di daratan Timor penyelenggara Pilkada yakni TTU, Belu dan Malaka di Betun, Jumat (16/10/2020). 

POS-KUPANG.COM | BETUN--Komisioner Bawaslu RI, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H,MH secara khusus menyambangi tiga kabupaten di daratan Timor penyelenggara Pilkada yakni TTU, Belu dan Malaka.

Terkait dengan tahapan pelaksanaan pilkada berupa kampanye terbatas ini, diharapkan seluruh anggota panwas dari kabupaten sampai tingkat desa harus bekerja profesional. Tidak boleh memihak salah satu paslon karena sudah diatur dalam "Buku Pintar" berupa Undang-Undang Pilkada.

Ratna Dewi kepada para anggota Bawaslu dan Panwas di Kabupaten Malaka, Jumat (16/10) menegaskan, tugas bawaslu dan panwas kecamatan dan desa pada pilkada ini adalah melakukan pencegahan dan peringatan dini. Warga dan peserta pilkada harus diberikan pendidikan politik yang baik.

Baca juga: Kecamatan Ile Ape Timur Juara Jambore PKK Kabupaten Lembata

"Tugas kita itu lakukan pencegahan dan peringatan dini. Bagaimana caranya, buat baliho, pamflet berisi pesan pilkada damai. Ini kecepatan sosialisasi dengan membuat poster, stiker. Katakan pesan seperti tolak politik uang itu dibutuhkan daya kreatif dari kita pengawas," kata Ratna Dewi.

Dirinya juga mengingatkan anggota panwaslu agar selalu pahami tata cara dan prosedur penanganan pelanggaran.  Siapa melakukan apa harus diinventarisir secara baik. Pelajari aturan yang sudah diatur dalam Buku Pintar berupa UU.

Baca juga: Air Limbah Hasil Olahan Babi Jangan Jadikan Pakan

"Pada pilkada ini diatur aturan terkait penerapan protokoler kesehatan covid19. Pelajari itu Peraturan Bawaslu dan KPU. Tugas kita adalah mengawasi pelanggaran adminstrasi tata cara prosedur tahapan pilkada. Kalau ada pelanggaran berat maka itu ranahnya aparat kepolisian yang tangani," ujar Ratna.

Menurut Ratna Dewi, khusus di NTT ada beberapa daerah yang petahana maju kembali menjadi calon. Diharapkan petugas panwas melakukan pengawasan apakah menggunakan fasilitas negara atau tidak, apakah ada pengerahan ASN atau tidak dan apakah program pemerintah dijadikan boncengan paslon atau tidak.

"Intinya telusuri dengan baik. Jangan vonis,  jangan fitnah tanpa bukti karena bisa mencemarkan nama baik. Pesan saya,  Panwaslu bekerja profesional dan tidak boleh memihak," tegas  Ratna.

Ditanya bagaimana dukungan Bawaslu RI buat tenaga lapangan karena mereka menjadi garda terdepan dihadapkan dengan pandemi covid19, Ratna mengatakan, dukungan dana ada berupa pengadaan APD bagi petugas. Semua fasilitas demi keselamatan petugas di lapangan selalu menjadi skala perhatian Bawaslu RI.

Apakah anggota panwas sebelum kampanye paslon dilakukan bisa dimungkinkan memberikan awasan-awasan dahulu, Ratna mengatakan sangat dimungkinkan asalkan dibicarakan bersama dengan paslon maupun tim kampanye juga petugas desk pilkada di lapangan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved