FPR NTT Kecam Tindakan yang Dilakukan Pihak Kepolisian,TNI, POL PP dan Premandi Pubabu- Besipae TTS

"Masyarakat adat Pubabu dihadapkan dengan persoalan perampasan atas tanah dalam skala luas untuk kepentingan perluasan perkebunan, pertanian dan peternakan. Kondisi ketimpangan kepemilikan tanah berimbas pada terjadinya diskriminasi dan represifitas terhadap kaum tani," tuturnya

Kasus penembakan peringatan dan gas air mata ditembakan ke rakyatnya sendiri. Anak-anak, ibu-ibu menangis histeris, diambil secara paksa, dibuang, dilempar, bahkan ini jadi tontonan kala film sinetron. Terhadap petani yang mempertahankan hak atas tanah merupakan ciri khas negara yang anti terhadap petani. Justru peristiwa ini di tengah situasi pandemic Covid 19.

Masyarakat adat Pubabu-besipae menangis memikirkan masa depan anaknya kelak, apakah bisa terus melanjutkan pendidikan di tengah situasi konflik.

Tindakan represif yang terjadi pada tanggal 18 agustus 2020 itu, mulai dari penembakan berubah menjadi kekerasan fisik. Pada tanggal 14 oktober 2020 terhadap masyarakat Pubabu. Kejadian tersebut berawal dari kedatangan rombongan Dinas Peternakan, Pemerintah Provinsi NTT, TNI, POLRI, Pol PP, Preman dan warga dari luar yang dipekerjakan di lahan yang berkonflik dalam hal ini Pubabu-Besipae.

Menurut Fadly, tujuan kedatangan rombongan tersebut untuk menanam jenis tanaman Lamtoro serta akan membangun Pos Jaga di kawasan tersebut. Karena konflik Hutan Pubabu yang belum mendapatkan titik terang atau belum adanya penyelesaian konflik, maka masyarakat melakukan penolakan atas kehadiraan rombongan yang ingin membangun pos jaga dan akan beraktivitas sampai beberapa hari kedepan.

Ia mengungkapkan, alasan masyarakat melakaukan penolakan, karena belum adanya penyelesaian konflik dan situasi Covid-19 yang semakin parah. Tetapi kemudian direspon dengan tindakan tak manusiawi yang anti rakyat sehingga segala cara dilakukan demi memuluskan kepentingan Tuannya (Imperialisme) untuk mengeruk sumber daya alam di setiap pelosok Negeri tak terkecuali di Besipae.

"Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTT menilai bahwa Intimidasi dan perampasan tanah yang terjadi dibesipae-pubabu selalu saja dibarengi dengan tindakan yang anti demokrasi, tindakan kekerasan yang dapat mengganggu psikologi anak-anak. Melainkan bukan saja hanya pada psikologi, tetapi situasi ini dapat memicu timbulnya penyakit karena sejak tanggal 4 agustus hingga saat ini masyarakat tidur beralaskan tikar dan beratap tenda," tambahnya

Kemudian secara ekonomi tentu ini menjadi perhatian FPR NTT terhadap masyarakat yang ada dibesipae, karena sejak bulan Februari 2020 masyarakat tidak fokus dalam pekerjaan karena mendapatkan intimidasi hingga saat ini, belum lagi ditambah dengan situasi Covid-19 yang menjadikan kemerosotan ekonomi Global tak terkecuali juga masyarakat yang ada dibesipae.

"Sehingga hal seharusnya menjadi perhatian positif oleh pemerintah terhadap masyarakat bukan malah menjadikan masyarakat besipae sebagai hewan tak bertuan ditanahnya sendiri," tutupnya (CR6)

Baca juga: Pelatih Persib Bandung HENGKANG? Mendapat Tawaran dari Klub Luar Indonesia, Jadwal Liga 1 Mendua?