PDIP di Tengah Heboh RUU Cipta Kerja-Pandemi: Ada Yang Tak Sabar Nunggu Pilpres 2024

Banyak pihak menyerang PDI-P sebagai pihak yang berada di balik RUU Cipta Kerja, bagaimana cara meyakinkan masyarakat mengenai manfaat RUU tersebut?

Kami sudah biasa diserang dan difitnah. Bagi PDI-P, inilah praktik demokrasi liberal, faktor fatsun politik sering dilanggar. RUU ini kan muncul dari gagasan seluruh jajaran Kementerian di bidang perekonomian.

PDI-P memberikan dukungan karena kami ingin satu kata dan perbuatan. Jangan salah, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, sikap PDI-P sangat kritis. Dalam pembahasan kami mengkritisi banyak hal, sehingga sempat dicap sebagai oposan dan sebagainya.

Namun setelah RUU diputuskan, kami beri dukungan sepenuhnya. Itu sikap dari PDI- P. Kami tak kenal istilah tinggal gelanggang colong playu (kabur dari tanggungjawab) Segala sesuatunya kami hadapi. Apapun persoalannya partai harus hadir.

Ada satu tuduhan RUU ini merupakan konspirasi antara pengusaha, pemerintah, dan politisi yang cenderung untungkan pengusaha, dengan dalih supaya investasi. Bagaimana menurut Anda?

Ini menurut saya cara pandang yang menghambat kemajuan. Seharusnya berpikir positif sehingga menghasilkan tindakan positif.Mari kita lihat keputusan-keputusan Pak Jokowi, baik ketika jadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, maunpun Presiden RI, mana yang merugikan kepentingan rakyat?

PDI-P tidak akan mengambil sebuah keputusan politik yang akan membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Anda menyebutkan momentum ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan terkait 2024. Bagaimana maksudnya?

Ya maksudnya jelas kan ada beberapa elite yang memprovokasi. Kita sekarang mundur, yang dilawan saudara-saudara sebangsa. Tidak sabar untuk mengikuti Pemilu. Mekanisme kita adalah bangunlah kekuatan rakyat. Bentuklah partai politik kalau Anda tidak cocok dengan partai yang ada.

Kemudian berkontestasi secara sehat, jangan tunggangi masyarakat, apalagi mendorong melakukan tindakan anarkis. Ini sikap pengecut. Ini yang tidak boleh terjadi. Maka kami sangat heran ketika ada gubernur yang mendiamkan fasilitas publiknya dirusak oleh mereka-mereka yang disebut kaum anarko itu. Ini yang harus kita luruskan. (dennis)