Mahfud Ajak Massa Jaga Kedamaian, Adian Napitupulu Malah Sebut Begini Tolak UU Cipta Kerja Itu Wajar

Mahfud Ajak Massa Jaga Kedamaian, Adian Napitupulu malah Seut Begini Tolak UU Cipta Kerja Itu Wajar 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Saat ini sejumlah pihak menilai bahwa aksi unjuk rasa yang demikian gencar untuk menolak UU Omnibus Law, telah ditunggangi.

Namun, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Adian Napitupulu justru menilai terlalu dini jika ada pihak yang menyimpulkan bahwa massa aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja sarat ditunggangi pihak tertentu.

"Kalau saya berpikir begini, saya tidak mau menyimpulkan dulu ada penunggang, ada penumpang. Buat saya itut terlalu dini," kata Adian di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, dilansir dari Tribunnews, Jumat (9/10/2020).

Adian mengatakan mereka yang menuduh demo pada Kamis (8/10/2020) kemarin ditunggangi, maka beban sesungguhnya ada di pihak penuduh lantaran harus membuktikan ucapannya sendiri.

Menurut dia ekspresi penolakan masyarakat, mahasiswa maupun elemen buruh terhadap produk undang - undang yang dibentuk DPR adalah hal wajar.

Pro kontra UU Cipta Kerja tidak akan lepas dari sebuah produk hukum yang dibentuk.

Namun meski mengutarakan aspirasi merupakan hak setiap warga negara, ia berharap di masa mendatang pendekatan melalui dialog bisa di kedepankan, ketimbang berujung ricuh.

"Dalam banyak hal hampir setiap produk undang-undang di DPR selalu ada penolakan. Dinamika yang menurut saya wajar wajar saja. Dalam proses ke depan, menurut saya harus mengemukakan dialog baik formal informal," ujarnya.

Baca juga: Demo Besar-Besaran Tolak UU Cipta Kerja, PA 212, GNPF Ulama, FPI, Saling Undang Gempur Istana Negara

Jaga Keamanan dan Ketertiban

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan kegaduhan yang belakangan terjadi, akibat adanya hoax yang beredar di masyarakat terkait dengan UU Cipta Kerja yang belum lama ini disahkan DPR.

Hoax tersebut di antaranya terkait pesangon, cuti, PHK, dan pendidikan.

Ia pun mengklarifikasi hoax-hoax tersebut.

Terkait hoax yang menyatakan UU Cipta Kerja mengatur tidak ada pemberian pesangon, ia mengatakan hal itu tidak benar.

Kemudian soal hoax yang mengatakan tidak ada cuti haid, cuti hamil dan cuti lainnya ia menyatakan hal itu itu tidak benar.

Selanjutnya terkait dengan hoax yang menyebut UU tersebut mempermudah PHK, Mahfud mengatakan hal itu tidak benar.