Demo Besar-Besaran Tolak UU Cipta Kerja, PA 212, GNPF Ulama, FPI, Saling Undang Gempur Istana Negara
Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
lihat foto
Demo Besar-Besaran Tolak UU Cipta Kerja, PA 212, GNPF Ulama, FPI, Saling Undang Gempur Istana Negara
POS-KUPANG.COM, JAKARTA -- Hari Selasa 13 Oktober 2020 besok, Alumni PA 212 akan melakukan aksi besar-besaran, menolak Omnbus Law UU Cipta Kerja.
Aksi massa tersebut akan terpusat di Istana Negara, dengan titik kumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Untuk aksi bersama tolak UU Cipta Kerja tersebut, beredar foto dalam WhatsApp grup mengenai pemberitahuan demo tersebut.
Hal itu dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin. "Benar kami akan lakukan aksi itu," ujarnya.
Novel mengatakan PA 212 merupakan bagian dari aksi tersebut. "Pelaksana Anak NKRI ( Aliansi Nasional Anti Komunis)," katanya.
Lokasi aksi rencananya akan digelar di depan istana negara Selasa (13/10) pukul 13.00 WIB.
Dalam poster juga terdapat sejumlah tuntutan, yakni selamatkan NKRI dan kaum buruh, tolak RUU HIP/BPIP dan bubarkan BPIP.
Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dilihat Wartakotalive.com.
"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya.
Baca juga: FAKTA! Belasan Tahun Hilang Di Jakarta, Remaja ini Akhirnya Bertemu Keluarga Lewat Google Maps
Baca juga: Gegara UU Cipta Kerja, Ferdinand Hutahaean Mundur Dari Demokrat, Mengaku Tidak Sejalan dengan SBY
"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.
Di sisi lain, tindakan penyalagunakan kekuasaan, persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung," imbuhnya.
Seiring dengan itu, sebutnya, pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi undang-undang.
"Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang dzalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila.
Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang," jelasnya.
Sementara itu, dalam siaran persnya, aliansi menyatakan mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat.
