Berita Timor Leste
Xanana Gusmao Frustrasi Woodside Petroleum Australia Tolak Skema Sumur Minyak Tasi Mane
Yakni keraguan yang sebelumnya telah disingkirkan oleh populisme Gusmao, yang dibantu oleh pendekatan licik Australia
Ini memberi Timor-Leste 56,6%, dengan Woodside mempertahankan 33,4% dan Gas Osaka 10% Jepang.
Dana tersebut berasal dari Dana Perminyakan Timor-Leste, dana kekayaan kedaulatan yang dibangun dari pendapatan ladang minyak dan gas Laut Timor yang lebih kecil sejak tahun 2005 dan sebagian besar diinvestasikan dalam obligasi Treasury AS dan saham blue-chip global.
Permintaan Gusmao untuk pembelian langsung telah ditolak oleh presiden Timor-Leste, Francisco “Lu-Olo” Guterres.
Akhirnya, pemerintah setuju bahwa perusahaan minyak negara kecil bernama Timor GAP dapat meminjam $ 650 juta dari dana tersebut, dengan cuti pembayaran delapan tahun awal, bunga yang masih harus dibayar dan pokok pinjaman dilunasi selama 10 tahun berikutnya.
* Xanana Gusmao Murka hingga Usir PBB dari Timor Leste, Singgung Urusan Timur Tengah
Seperti kita ketahui Timor Leste merdeka dari Indonesia tahun 1999, namun secara resmi mereka dinyatakan merdeka pada tahun 2002.
Hal itu terjadi setelah campur tangan PBB dala referendum untuk menentukan suara rakyat Timor Leste.
Meskipun PBB membantu Timor Leste untuk merdeka, bahkan setelah merdeka mereka juga membantu negara kecil itu.
Ternyata Timor Leste pernah dibikin marah besar oleh PBB, bahkan sampai diusir dari negara itu.
Menurut ABC News Australia, setelah merdeka PBB tidak begitu saja melepaskan Timor Leste.
Perserikatan Bangsa-Bangsa itu membantu negara yang baru seumur jagung merdeka dari Indonesia itu untuk melakukan pembangunan negara.
PBB pun masih campur tangan dalam urusan pemerintahan di Timor Leste dalam beberapa tahun.
Namun, tindakannya ini justru menyulut amarah dari pada pejabat Timor Leste termasuk Xanana Gumao dan Ramos Horta gara-gara sebuah perkara.
Tahun 2011 Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao mengusir PBB dari Timor Leste dan mengecam misi PBB.
Dia mengatakan, bahwa PBB harus meninggalkan negara itu, setelah sebuah dokumen bocor.