Ketua Magabudi NTT Berharap Produk Undang-Undang Lebih Baik dari Sebelumnya.

Ketua Magabudi NTT Berharap Produk Undang-Undang Lebih Baik dari Sebelumnya.

POS-KUPANG.COM | KUPANG-- Ketua Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Magabudi NTT Indra Effendy berharap, produk undang-undang yang lahir dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia lebih baik dari Undang-Undang sebelumnya.

"Demi kebaikan, kemajuan, dan kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya," ungkapnya ketika dihubungi POS-KUPANG.COM melalui sambungan selular Rabu, 07/10/1010.

Ia menekankan, produk undang-undang yang dilahirkan jangan memberikan efek ataupun manfaat yang lebih buruk kepada masyarakat Indonesia.

Indra mengakui bahwa dirinya belum membaca secara terperinci terkait produk undang-undang Omnibus Law yang dilahirkan. 

Namun, berdasarkan berita yang dilihat, pihak pemerintah dan DPR mengatakan bahwa, ada penyempurnaan dalam bidang investasi, perluasan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang kurang beruntung (penganggur).

"Semoga apa yang disampaikan pemerintah adalah sebuah hal yang benar. Sehingga pada pelaksanaannya di lapangan nanti, akan memberikan manfaat ataupun kemaslahatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia," tutur Indra.

Terkait aksi demo penolakan undang-undang Omnibus Law yang akhir-akhir ini pecah di beberapa tempat, Ia menerangkan, demo adalah salah satu bentuk aspirasi dari beberapa komponen masyarakat.

Dia menegaskan, keikutsertaan setiap orang dalam menyuarakan suara hati merupakan sesuatu yang sah dalam sebuah negara demokrasi. Tetapi, alangkah lebih baik jika protokol kesehatan tetap selalu diperhatikan.

"Karena Covid-19 ini selain berbahaya bagi kita, berbahaya juga bagi keluarga kita," bebernya.

• Labkes Dinkes Prov NTT Jalin Kerjasama Dengan Kejati NTT

• Adegan Seksi Jennie Blackpink di Video Musik Lovesick Girls Jadi Kontroversi, Bakal Dihapus

• Kepala Pusat Data dan Informasi Basarnas Kunjungan Kerja ke Maumere, Ini Yang Dilakukannya !

• Misbar Eks Teluk Kupang Kembali Dikerjakan Sampai Akhir Tahun, Begini Penjelasannya !

Dia juga mengharapkan agar, pendapat-pendapat yang disampaikan dari pihak buruh maupun mahasiswa, dapat ditampung oleh pemerintah. Sehingga bisa muncul solusi baik dari pihak buruh, maupun dari pihak pemerintah dan DPR. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon)