Breaking News:

Pemkot Kupang Tindak Lanjut Kunker Gubernur NTT

Beberapa waktu lalu Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Kupang

POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati
Herman Man 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Beberapa waktu lalu Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Kupang.

Dalam kunker tersebut ia menyoroti beberapa hal seperti sampah, parkir dan tata ruang, gizi buruk dan stunting juga air bersih. Menindaklanjuti hasil kunker tersebut, Wali Kota Kupang dan Wakil Wali Kota Kupang pung langsung sigap merespon dan mengadakan rapat bersama pimpinan OPD terkait.

Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man, kepada POS-KUPANG.COM, Senin (5/10/2020), mengatakan Pemerintah Kota Kupang menindaklanjuti dengan melakukan rapat dinas terkait pada Jumat (2/10), kemudian dilanjutkan hari ini.

Hari Ini Digelar Sidang Putusan Kasus Dugaan Pembunuhan Mahasiswa di Kupang

Dalam rapat tersebut kata Herman, dibahas beberapa hal penting.

Pertama, penanganan sampah di Kota Kupang dengan menggunakan dua aspek yakni teknik pengumpulan sampah, termaksud TPS-TPS.

Rencananya TPS-TPS yang ada di jalan protokol akan ditutup dan diganti dengan kontener-kontener sampah. Namun TPS di gang masih tetap karena terkait anggaran.

Tokoh Masyarakat di Kecamatan Nita Angkat Bicara Terkait Oknum Kades Hamili Staf Desa

"Kontener-kontener itu Pak Wali minta harus dihitung betul pengangkutannya. Mulai dari pagi sampai jam berapa selesai. Itu diatur berapa kebutuhan tenaga, bahan bakar dan lainnya dibuat. Kemudian dilanjutkan dengan pengangkutan ke TPA. Ini harus ada rencana induk dan kait mengait dengan semua termasuk hotel, restoran sesuai Perda. Dari situ kita tahu APBD kita kesanggupan berapa, selanjutnya kita minta proposalnya ke Gubernur atau pusat," tuturnya.

Kedua, tentang parkir dan tata ruang. Oleh karena itu akan dilakukan kembali penertiban. Karena dalam kontrak sudah tertera agar petugas bisa menggunakan seragam secara lengkap.

"Tadi Wali Kota sudah arahkan kalau ada yang tidak tertib, dicabut izinnya dan minta Kepala Dinas Perhubungan untuk kontrol. Inikan kesemrawutan bahkan ada yang menunggak. Saya sudah arahkan kalau ada yang menunggak berhentikan kontraknya diberikan kepada orang lain tapi mereka tetap diproses," tuturnya.

Ketiga, gizi buruk dan stunting. Kata Herman, menangani gizi buruk dan stunting bukan hanya sekedar bagi susu, kacang hijau, bukan itu persoalannya.

Halaman
12
Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved