Berita Manggarai Barat
Penyelesaian Masalah Geothermal di Wae Sano, Gereja dan Pemerintah Pusat Bangun Kerja Sama
Pemerintah Pusat dan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng melakukan kerja sama yang intensif untuk penyelesaian komprehensif terhadap m
Penulis: Robert Ropo | Editor: Ferry Ndoen
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo
POS-KUPANG.COM | RUTENG---Pihak Pemerintah Pusat dan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng melakukan kerja sama yang intensif untuk penyelesaian komprehensif terhadap masalah-masalah sosial yang muncul dalam rencana ekplorasi geothermal di Wae Sano, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, FX Sutijastoto dan gereja katolik Keuskupan Ruteng yang diwakili oleh Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat. Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman itu berlangsung di Ruteng, Jumat (2/10/2020).
Adapun isi nota kesepahaman itu adalah kerja sama yang intensif untuk penyelesaian komprehensif
terhadap masalah-masalah sosial yang muncul dalam rencana ekplorasi geothermal di Wae
Sano. Sebelumnya Uskup Ruteng telah menyampaikan kecemasan dan keberatan sebagian masyarakat lokal terhadap rencana proyek tersebut.
Mereka mengkawatirkan proyek tersebut dapat membahayakan keselamatan warga dan merusak ruang kehidupan mereka, seperti tanah, lahan pertanian, air, dan danau Wae Sano beserta ekosistemnya. Rencana proyek tersebut juga telah menimbulkan ketegangan sosial di kalangan masyarakat setempat.
Nota kesepahaman ini disusun untuk menjadi payung kerja sama yang mantap untuk menjawab keresahan masyarakat lokal tersebut sekaligus mencari model pembangunan geothermal yang
mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan warga lokal serta meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
Dalam MoU tersebut pemerintah, pertama, berkomitmen untuk menjaga kelestarian sosial lingkungan termasuk kelangsungan keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai penyangga kehidupan, keberlanjutan sosial
termasuk kegiatan ekonomi dan kegiatan budaya serta situs warisan budaya termasuk sistem pertanian lingko dan/atau daerah keramat, serta kesehatan dan keselamatan
masyarakat di sekitar lokasi kegiatan Penyediaan Data dan Informasi panas bumi di area panas bumi Wae Sano.
Kedua, untuk itu, akan dilakukan kajian tentang titik eksplorasi dan lokasi Well Pad yang sesuai dengan komitmen ini. Ketiga akan menyusun konsep Community Development yang berbasis potensi setempat antara
lain dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pertanian, perkebunan, peternakan, pengembangan infrastruktur (jalan, air bersih, kesehatan,
pendidikan) dalam kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
Keempat, akan melakukan Komunikasi yang dialogial dan partisipatif terutama dengan masyarakat
Wae Sano.
Sedangkan pihak gereja keuskupan Ruteng berkomitmen, pertama, menjadi gembala yang mengayomi semua pihak dalam rangka menemukan solusi
komprehensif terhadap program pemanfaatan panas bumi di Wae Sano yang membawa manfaat bagi semua pihak. Kedua, memperjuangkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam pembangunan holistik berkelanjutan yang mengutamakan martabat manusia dan kesejahteraan umum serta
berbasis pada kearifan lokal dan ramah lingkungan.
Ketiga, membantu pemerintah dan masyarakat dalam menemukan solusi yang tepat dan komprehensif melalui kerja sama yang transparan, jujur dan kredibel.
Dalam kesempatan tersebut berdasarkan rilis yang dikirim oleh Sekjen Keuskupan Ruteng, Rm Agustinus Manfred Habur kepada POS-KUPANG.COM, Sabtu (3/10/2020) Dirjen EBTKE, FX Sutijastoto mengatakan, atas nama Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Uskup dan Gereja Keuskupan Ruteng yang ikut bersama-sama dengan Pemerintah mencari solusi komprehensif atas penyelesaian permasalahan geothermal Wae Sano.
Sutijastoto juga menyampaikan terima kasih atas dialog dan kerja sama yang kondusif dan penuh persaudaraan untuk menemukan solusi demi kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan bangsa.
Menurutnya, betapa perlu kerja sama seperti ini untuk penyelesaian persoalan secara komprehensif sehingga pada gilirannya dapat diambil keputusan yang tepat, yang menjamin prinsip-prinsip pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan dan menghargai martabat manusia. Selain itu, pola kerja sama dialogal dan konstruktif antara Dirjen EBTKE dengan Lembaga Keagamaan yang disepakati hari ini adalah
yang pertama kali dibuat untuk proyek sejenis, kiranya pola ini dapat menjadi model ke depan.
Sementara itu Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat dalam sambutanya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat yang telah menanggapi dengan serius isi hati kecemasan masyarakat Wae Sano terhadap tencana eksplorasi geothermal.
Uskup Siprianus juga menyampaikan
terima kasih atas dialog dari hati ke hati, kunjungan kehormatan, komitmen yang mendalam bagi kesejahteraan masyarakat, kemitraan yang positif dan konstruktif antara Pemerintah dan
Gereja merupakan hal-hal yang sangat berharga dan kiranya menjadi model kerja sama dalam membangun kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.
