Rocky Gerung Soroti Kegaduhan di TMP Kalibata; Aneh Dandim Disuruh Hadapi Jenderal Purnawirawan

"Pengajuan izin harus 14 hari sebelumnya," kata Kombes Pol Trunoyudo di Mapolda Jatim, Senin (28/9/2020).

"Untuk kegiatan yang sifatnya nasional harus 21 hari sebelumnya. Kita ketahui dari beberapa yang kita lihat, surat-surat administrasi itu baru diberikan baru 2 hari lalu," sambung dia.

Truno menambahkan bahwa pemberhentian acara tersebut berkaitan dengan upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.

Karena, Jatim masuk perhatian nasional terkait penyebaran Covid-19.

Di masa pandemi Covid-19, lanjut Trunoyudo, keselamatan masyarakat adalah yang utama.

"Setiap kegiatan keramaian itu harus melalui yang namanya assesment. Untuk situasi saat ini acara secara virtual lebih valid lah," imbuhnya.

Terpisah, Komite Eksekutif KAMI Jatim, Donny Handricahyono mengatakan, acara yang digelar di Jabal Nur bukan merupakan acara utama.

Karena, lanjut Donny, acara utamanya digelar di Gedung Juang 45.

Di Jabal Nur, kata dia, hanya acara ramah tamah atau sarapan bersama tokoh agama.

"Pak Gatot kan mau menuju ke itu (Gedung Juang) artinya kita punya acara di sana. Kita mau sarapan di penginapan itu," ungkap dia.

"Begitu kita mau sarapan di penginapan itu karena banyak kiyai lantas karena (Gatot) tokoh diminta sambutan untuk bicara dan lain-lain. Begitu bicara baru jalan sudah dibubarkan sama polisi," terangnya.

Alasan pembubaran, kata Donny, karena di luar Gedung Jabal Nur, banyak masyarakat dari gabungan Ormas yang berkerumun dan menolak digelarnya acara.

"Polisi yang membubarkan. Sama sekali tidak menunjukan identitas. Dia menyebutkan dari polisi tapi tidak menunjukan surat apapun," tandasnya.

Diketahui, acara KAMI Jatim yang sejatinya digelar di Gedung Juang 45, Surabaya, Senin batal digelar.

Sebab, sebelum acara tersebut dilaksanakan, ratusan massa yang mengatasnamakan kelompok 'Surabaya Adalah Kita' menyuarakan penolakan.

Sehingga, mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang diagendakan hadir di Gedung Juang 45, urung terlaksana.

Gatot dan petinggi Kami Jatim pun menggelar acara ramah tamah di Gedung Jabal Nur, Jambangan Surabaya.

Di acara tersebut, Gatot diminta memberikan sambutan di hadapan para tamu yang hadir.

Namun, di tengah sambutan, ada seorang yang mengaku sebagai anggota polisi meminta Gatot menghentikan sambutannya.

Tidak hanya itu, aparat tersebut juga meminta acara disudahi, mengingat massa yang sebelumnya mengggelar aksi penolakan di Gedung Juang 45, merapat ke Gedung Jabal Nur.

* Berapa Harta Kekayaan Gatot Nurmantyo, Mantan Panglima TNI Yang Minta Putar Film G30S/PKI?

Nama Gatot Nurmantyo sudah tak lagi asing bagi publik Tanah Air.

Namanya dikenal luas sejak menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD hingga kemudian menjadi Panglima TNI di puncak kariernya pada tahun 2015.

Beberapa waktu terakhir, Gatot kini sering kali jadi sorotan publik setelah memprakarsai gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI).

Dengan wadah KAMI, pria kelahiran Tegal pada 60 tahun silam ini memiliki tujuan utama, yakni untuk menyelamatkan NKRI.

Karier Gatot Nurmantyo selama bertugas di militer terbilang sangat cemerlang.

Ia merupakan jebolan Akmil angkatan tahun 1982.

Dinas pertamanya yakni menjadi pasukan infantri di baret hijau Kostrad.

Selama beberapa tahun, Gatot dikirim ke Papua sebagai Komandan Kodim, antara lain Dandim 1707 Merauke, kemudian Dandim 1701 Jayapura.

Jabatan teritorial lainnya yakni Komandan Korem Suryakencana dan Panglima Kodam Brawijaya.

Kariernya terus menanjak hingga menjadi menjadi Gubernur Akmil pada tahun 2010.

Kerja kerasnya mengantarkannya menjadi orang nomor satu di TNI AD, lalu Panglima TNI pada usia 55 tahun.

Puluhan tahun berkarier di militer hingga pensiun sebagai purnawirawan dengan pangkat Jenderal TNI, berapa kekayaan Gatot Nurmantyo?

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN), Gatot Nurmantyo terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2018 atau di akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI.

Total kekayaan yang dilaporkannya yakni sebesar Rp 26,68 miliar atau tepatnya Rp 26.683.257.860. Kekayaannya naik sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2010 saat menjabat sebagai Gubernur Akmil, harta kekayaan yang dilaporkannya yakni sebesar Rp 7,19 miliar.

Lalu, berselang lima tahun kemudian atau pada tahun 2015 saat menjadi Kepala Staf TNI AD, aset yang dilaporkannya naik menjadi Rp 13,9 miliar.

Sebagaimana profil pejabat negara lainnya, harta kekayaan terbesar disumbang dari aset properti senilai Rp 15,43 miliar.

Gatot diketahui memiliki 17 bidang tanah dan bangunan, terbanyak berada di Bogor dan Jakarta. Tanah lainnya tersebar di berbagai daerah, antara lain Solo, Klungkung, Depok, Sukabumi, dan Maluku Tengah.

Untuk kendaraan dan mesin, Gatot melaporkan kepemilikan atas tiga kendaraan roda empat, yaitu Toyota Harrier Jeep tahun 2001 dengan taksiran nilai Rp 120 juta, Toyota Alphard tahun 2006 senilai Rp 385 juta, dan Toyota Kijang tahun 1996 senilai Rp 40 juta.

Semua aset tanah dan bangunan serta kendaraan milik Gatot diklaim merupakan hasil sendiri alias bukan dari hasil warisan ataupun hibah.

Selanjutnya, Gatot juga melaporkan kekayaan lain berupa harta bergerak lain senilai Rp 46 juta, kemudian kas dan setara kas dengan nilai cukup besar, yakni Rp 10,65 miliar.

Dalam laporan LHKPN, Gatot Nurmantyo mengaku tidak memiliki utang sama sekali.

Sebelum pensiun dari TNI, Gatot Nurmantyo sempat mengungkapkan keinginannya untuk fokus berbisnis peternakan dan pertanian.

"Saya mulai belajar beternak, sama berkebun. (Ternak) ayam, ayam petelur," ujar Gatot dikutip dari Tribunnews.

* Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30S/PKI

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah bahwa pergantian mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo karena pemutaran film G30S/PKI.

Hal itu disampaikan Donny menanggapi pernyataan Gatot yang menyatakan ia diganti sebagai Panglima TNI karena menginstruksikan pemutaran film G30S/PKI di institusi TNI.

"Kalau untuk itu kan karena memang sudah masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).

"Jadi saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau," ucap Donny.

a menambahkan, setiap pimpinan TNI-Polri terikat masa jabatan sehingga pasti akan dilakukan pergantian.

Ia pun mengatakan, pergantian Panglima TNI dari Gatot ke Marsekal Hadi Tjahjanto tidak dilakukan di tengah jalan.

"Semua pimpinan apakah TNI-Polri pasti kan ada masa jabatan dan ketika memang masa itu berakhir kan pasti akan ada pergantian. Kan beliau tidak dicopot di tengah jalan kan? Beliau memang sesuai dengan masa jabatan dan sifatnya rutin," lanjut Donny.

Sebelumnya lewat kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot menyatakan bahwa pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI berkaitan dengan instruksinya untuk memutarkan film G30S/PKI.

"Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saja PDI menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot dalam sebuah tayangan YouTube, Rabu (23/9/2020).

"Saya bilang, 'Terima kasih', tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti," kata Gatot.

* Gatot Nurmantyo Temui Anak Buah Megawati, Tepis Dicopot karena Perintah Tonton Film G30S/PKI

Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo akhirnya menjelaskan kabar mengenai pergantian dirinya karena perintah menonton film G30S/PKI.

Dilansir TribunJakarta.com pada kanal YouTube Tv One News pada Jumat (25/9), Gatot Nurmantyo menyangkal alasannya dicopot karena hal tersebut.

Padahal sebelumnya melalui kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot menjelaskan jika pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI berkaitan dengan instruksinya untuk memutarkan film G30S/PKI.

"Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saja PDI menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti'," ujar Gatot Nurmantyo dalam sebuah tayangan YouTube, Rabu (23/9/2020).

"Saya bilang, 'Terima kasih', tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti," terang Gatot Nurmantyo.

Lantas bagaimana hal yang sebenarnya terjadi?

Gatot Nurmantyo menyatakan, ia tak pernah mengatakan jika dirinya dicopot karena perintah nonton film G30S/PKI.

"Saya gak pernah mengatakan itu tetapi hal tersebut merupakan persepsi publik," ujar Gatot Nurmantyo.

Gatot lantas menjelaskan proses yang dijalaninya untuk menjadi Panglima TNI.

"Prosesnya tiga kali. Ketika itu Pak Jokowi menyampaikan agar saya menjadi Panglima TNI tetapi saya bilang 'jangan pak, situasinya belum pas', bahkan saya menyarankan Marsekal Agus yang jadi Panglima TNI waktu itu," ucap Gatot.

Meski demikian, Gatot menyatakan, ia mendapatkan informasi dari Ketua DPR RI Setya Novanto saat bertemu di Singapura.

"Saat itu saya mengatakan tak ada keinginan untuk menjadi Panglima TNI, terus saya jelaskan alasannya. Lalu, 2 minggu kemudian saya dihubungi Setnov dan menyatakan ia mendapat surat dari Presiden Jokowi."

"Isinya Jokowi mengajukan Gatot Nurmatyo sebagai calon tunggal Panglima TNI. Terus Setnov nanya surat ini diapakan? ya saya bilang ada dua cara yakni disobek-sobek atau terserah Pak Ketua," beber Gatot Nurmatyo.

Gatot menjelaskan, bukan ia tak berkeinginan menjadi Panglima TNI namun situasinya yang kurang pas.

"Saat itu beliau baru saja menjabat. Bahkan saya pernah bercanda 'Pak Presiden saya boleh bicara dengan bebas? Bapak kan Presiden tetapi tak memegang DPR, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI. Bahkan ia hanya memegang kasat karena kita tahu ia dipilih sebagai presiden karena rakyat, di DPR dia gak punya partai," imbuh Gatot Nurmatyo.

Lebih lanjut, Gatot menyatakan, masa jabatannya sebagai Panglima TNI itu bergantung pada Presiden RI karena itu merupakan hak prerogatifnya.

"Saya diangkat hari ini, diberhentikan besok juga gapapa. Sebelum pensiun juga boleh makanya saya gak pernah bilang dicopot, saya diberhentikan," ujar Gatot.

Terkait seorang sahabat yang merupalan senior di PDIP yang mengingatkannya agar tak melanjutkan anjuran menonton film G30S/PKI, Gatot menuturkan, peringatan tersebut yang menyakinkan dirinya untuk terus melanjutkan perintah nonton bareng.

"Jadi saya tegaskan bukan karena itu, tetapi bisa saja terjadi seperti itu," papar Gatot Nurmantyo.

Gatot menuturkan, sosok yang memberikan peringatannya itu merupakan senior di PDIP.

"Mungkin saja dia sayang sama saya sehingga menyampaikannya, 'Pak Gatot hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti," kata Gatot Nurmantyo.

Gatot menjelaskan, peringatan itu disampaikan elite PDIP ketika bertemu secara tak resmi.

Istana Buka Suara

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah bahwa pergantian mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo karena pemutaran film G30S/PKI.

Hal itu disampaikan Donny menanggapi pernyataan Gatot yang menyatakan ia diganti sebagai Panglima TNI karena menginstruksikan pemutaran film G30S/PKI di institusi TNI.

"Kalau untuk itu kan karena memang sudah masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).

"Jadi saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau," ucap Donny.

Ia menambahkan, setiap pimpinan TNI-Polri terikat masa jabatan sehingga pasti akan dilakukan pergantian.

Ia pun mengatakan, pergantian Panglima TNI dari Gatot ke Marsekal Hadi Tjahjanto tidak dilakukan di tengah jalan.

"Semua pimpinan apakah TNI-Polri pasti kan ada masa jabatan dan ketika memang masa itu berakhir kan pasti akan ada pergantian. Kan beliau tidak dicopot di tengah jalan kan? Beliau memang sesuai dengan masa jabatan dan sifatnya rutin," lanjut Donny.

PDIP Tanggapi

Politikus PDIP Mayjen TNI (Purn) Tb Hasanuddin menepis kaitan antara nonton bareng dengan penggantian panglima TNI pada tiga tahun silam itu.

"Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo,-red) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun," kata politikus PDIP Mayjen TNI (Purn) Tb Hasanuddin, dalam keterangannya, Rabu (23/9) kemarin.

Dia mengatakan berdasarkan ketentuan Gatot pensiun pada 1 April 2018.

Ketika itu Gatot naik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 dan pergantian Panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017.

"Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya," tuturnya. (*)