Pilkada Sumba Timur - Polisi Tidak Langsung Mengambil Tindakan Jika Ada Temuan di Lapangan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/WAINGAPU - "Aparat kepolisian tidak bisa langsung mengambil tindakan di lapangan saat kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati. Jika ada temuan itu merupakan tanahnya Bawaslu,".

Hal ini disampaikan Kapolres Sumba Timur, AKBP. Handrio Wicaksono, S.IK , Jumat (2/10/2020).
Menurut Handrio, saat ini tahapan pilkada di Sumba Timur adalah tahapan kampanye. Dalam tahapan itu, polisi tidak bisa langsung mengambil tindakan jika ada temuan pelanggaran.

"Kalau ada temuan pelanggaran seperti jumlah massa, pelanggaran protokol kesehatan juga merupakan ranah Bawaslu. Kami polisi hanya bertugas mengawal dan mengamankan," kata Handrio.

Dijelaskan, polisi hanya mengawal ketika pasangan calon berpindah dari satu titik ke titik lainnya. "Sampai di lokasi kampanye, kami juga amankan. Jadi tugas kami itu kawal dan amankan," katanya

Dikatakan, dalam pengawasan oleh Bawaslu, apabila ada pelanggaran yang ditemukan, maka Bawaslu akan menindaklanjuti.

"Jika pelanggaran itu bersifat administratif, maka diselesaikan oleh Bawaslu. Namun, apabila kasus itu ada indikasi pindana,maka Bawaslu akan melanjutkan ke Gakkumdu," ujarnya.

• INFO Gembira! SIMAK Daftar 7 Golongan Pelanggan PLN Nikmati Penurunan Tarif Listrik Oktober 2020

Dia mengakui, di Gakkumdu ada kepolisian, kejaksaan sehingga setiap persoalan pidana dapat diselesaikan.
Lebih lanjut dikatakan, untuk pelaksanaan kampanye, ada PKPU terbaru yakni PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur soal jumlah peserta kampanye, yakni untuk kampanye terbatas hanya boleh dihadiri 50 orang.

"Adanya PKPU ini,maka hingga saat ini Paslon belum ada yang melakukan kampanye. Mereka hanya door to door," katanya.

Dikatakan, meski hanya melakukan door to door, namun dirinya telah menegaskan kepada Kabagops dan pengawal pribadi (walpri) Paslon supaya tetap mengawasi kegiatan-kegiatan Itu