Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan, Beberkan Banyak Fakta Miris Dibalik Megahnya Pertamina

Ahok mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi ataupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.

Editor: Frans Krowin
Tribunnews.com
Presiden Jokowi dan sahabatnya, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok 

Tata Kelola Perusahaan Dinilai Tak Efisien, Ahok Minta Presiden Jokowi Bubarkan Kementerian BUMN

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba-tiba mengusulkan hal yang mengejutkan. Ia mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan.

Ahok ternyata punya alasan yang kuat untuk mendasari usulannya tersebut.

Alasannya itu ia ungkap dari fakta yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan milik negara tersebut selama ini tidak efisien.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, tata kelola yang buruk itu amat dirasakannya setelah masuk dalam lingkaran Badan Usaha Milik Negara tersebut, atau setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Dia mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini, lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis.

Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok, dikutip dari tayangan yang diunggah akun YouTube POIN dan dilihat pada Rabu (16/9/2020).

Ahok mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi ataupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi bagi jabatan.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua main lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.

Makan Uang Rp 7,6 Miliar, Terpidana Korupsi Sembunyi Di Kamar Kos, Saat Ditangkap Langsung Menyerah

Ahok Kesal, Keputusan Bisnis Direksi Pertamina Sering Kali Tak Masuk Akal, Otaknya Pinjam Duit Terus

Ahok mengklaim, dirinya juga tak hanya duduk manis dengan jabatan Komisaris Utama Pertamina.

Dia merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan. Salah satunya, adalah mengusulkan lelang terbuka untuk sejumlah jabatan di tubuh perusahaan milik negara itu.

Menurut Ahok, Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerja yang bekerja secara jujur untuk disebar di perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina.

"Yang utama adalah jujur karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun tidak mungkin suci. Kita berdoalah supaya di Indonesia itu ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan," tutur Ahok.

Gaji besar di Pertamina

Banyak praktik tata kelola Pertamina yang, menurut Ahok, sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang, menurut dia, tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.

 
 
 
Sejak menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, dia sering mendapati pejabat Pertamina masih menerima fasilitas gaji besar meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.
"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.
Sebelumnya, Ahok mengaku akan berupaya membuat Pertamina semakin transparan. Dia tak ingin ada lagi yang ditutup-tutupi.
“Saya katakan enggak ada rahasia di sini (Pertamina), semua terbuka. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Dan yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin atas Pertamina, harus memiliki Pertamina,” kata Ahok.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, dirinya ditempatkan di Pertamina agar perusahaan tersebut lebih baik ke depannya.
Atas dasar itu, dia mengingatkan agar jangan ada lagi orang yang berniat ingin merusak perusahaan minyak dan gas pelat merah tersebut.
“Kan saya ditaruh di sini untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ya sudah, saya akan berupaya untuk lakukan. Walaupun kalian bisa main politik macam-macam, saya kan orang politik, main politik sama saya mah sudah biasa,” ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias BTP menunjukkan kartu keanggotaan PDIP seusai berkunjung ke kantor DPD PDIP Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Jumat (8/2/2019). Kunjungan BTP tersebut serangkaian liburannya di Bali. (Nyoman Hendra Wibowo)
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias BTP menunjukkan kartu keanggotaan PDIP seusai berkunjung ke kantor DPD PDIP Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Jumat (8/2/2019). Kunjungan BTP tersebut serangkaian liburannya di Bali. (Nyoman Hendra Wibowo) (kompas.com/antara)
Respon Pertamina
Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman buka suara perihal kritik yang disampaikan komisaris utamanya.
"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," jelas Fajriah lewat pesan singkatnya.
Ia berujar, kritik yang disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif.
"Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan Groupnya, kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK," terang dia. (*)
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved