Politik Pasca-Kebenaran

Oleh: Peter Tan, Pemerhati Masalah-Masalah Politik

POS-KUPANG.COM - Pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 daerah sudah pasti tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Psikologi publik kembali digiring pada benturan antara harapan akan segera terbitnya cakrawala Politik baru dan pesimisme terhadapnya sebagai resultante kebohongan-kebohongan propaganda Politik.

Filsuf politik Hannah Arendt pernah memberi keterangan teoretis tentang kebohongan dan politik dalam bukunya, Lying in Politics (1967). Menurutnya, "politik dan kebenaran tidak dapat bercampur". Keduanya memiliki kimia berbeda, yang tak mungkin bersatu, malah saling amputasi.

Ada jenis kebohongan yang merupakan bentuk penipuan minimal, semacam robekan kecil dalam jalinan realitas. Tapi ada jenis kebohongan yang begitu besar sehingga membutuhkan semacam penataan ulang yang lengkap dari keseluruhan tekstur faktual. Kebohongan jenis ini lebih dekat dengan apa yang belakangan ini kita sebut dengan istilah post-truth, pasca-kebenaran.

• Waspadai Dampak Kekeringan

Sejak 2016 ketika kata "post-truth" dipilih sebagai Oxford Dictionarys' Word of the Year, dan sejak referendum Brexit serta liputan media mengenai pilpres Amerika Serikat, dunia mengucapkan selamat datang di era post-truth.

Kita segera sadar, kita tengah menjejaki sebuah fase baru pergulatan intelektual dan politik, di mana dasar-dasar ortodoksi demokrasi dan institusi sedang digoncang gelombang deras populisme yang buruk.

Di fase ini, rasionalitas dihimpit emosi dan kebebasan diarahkan pada penyimpangan menuju otokrasi. Di fase ini, praktek politik dipahami sebagai zero-sum game, pertengkaran sentimen-sentimen daripada pertarungan ide dan diskursus bermakna. Di fase ini, otoritas sains dan para ahli tidak dapat dipercaya, dan kadang-kadang dianggap menjijikkan.

• DPRD Belu Gelar Rapat Komisi Bahas Program Kerja Pemerintah

Lugasnya, kita tengah hidup di sebuah era di mana kebohongan sedang menggoyangkan demokrasi, ilmu pengetahuan diludahi, kebenaran dicemarkan, dan teknologi-teknologi tersembunyi dipakai untuk mengeksploitasi data dan media sosial, memanipulasi, mempolarisasi dan menyerobot opini-opini publik.

Segalanya terjadi pada suatu tempat dan waktu di mana kepercayaan publik menguap, teori konspirasi membiak, otentisitas media tidak jelas, dan emosi lebih unggul daripada fakta dan nalar.

Pasca-kebenaran pada dasarnya adalah an emotional phenomenon. Kalau di ujung abad ke-19 Nietzsche memaklumkan: "Bukan fakta yang berlaku tapi interpretasi", di era pasca-kebenaran: "Bukan fakta yang berlaku tapi sentimen-sentimen."

Pasca-kebenaran terkait dengan "sikap kita terhadap kebenaran" dan bukan "kebenaran itu sendiri". Orang tak perlu lagi berpikir karena berpikir identik dengan mencari kebenaran. Postulatnya sederhana: Jangan berpikir, tapi ikuti saja gelombang emosi Anda!

Politik Pasca-Kebenaran

Kebohongan telah menjadi bagian integral politik sejak manusia hidup dalam kelompok-kelompok suku. Para antropolog menemukan pentingnya penipuan dalam masyarakat primitif sebagai taktik mengamankan kelompok ketika berurusan dengan suku-suku lain.

Plato berbicara tentang "noble lie" (kebohongan mulia). Dalam bab XVIII The Prince, Machiavelli menasehati para penguasa menjadi "orang yang mahir berpura-pura dan gemar bersembunyi". Hari ini, tak ada politik tanpa dusta.

Tahun 1942, dalam esai Looking Back on Spanish War, Orwell menulis kesuksesan propaganda fasis yang menyedihkan: "Kebohongan telah mengisi propaganda politik, sedangkan kebenaran diinjak-injak." Orwell merumuskan politik pasca-kebenaran sebagai suatu budaya politik di mana opini publik dan narasi media terputus dari kebijakan publik yang rasional (D'Ancona, 2017: 54).

Ramalan Orwell baru terjadi secara sempurna pada tahun 2016 dalam pemilihan Trump sebagai presiden ke-45 USA. Berbagai ulasan menyebutkan, Trump bukanlah seorang kandidat yang simpatik. Polling pendapat memperlihatkan, masyarakat Amerika sadar akan kecacatan karakternya.

Namun, Trump berhasil mengkomunikasikan ssentimen yang brutal, yang berakar bukan pada statistik, data empiris, atau informasi yang cermat, tapi pada bakat kemarahan yang tak terhalangi dan atribusi sentimen.

Kita di Indonesia tak jauh dari itu. Perhelatan-perhelatan politik kita seringkali kental dengan penyebaran isu-isu yang membakar sentimen di dalamnya hoaks dipakai secara sempurna.

Barangkali bukan nada marah Trump, melainkan isu-isu agama dan kesantunanlah yang paling banyak menjadi iklan politik kita. Tapi karakternya tetap sama: bukan fakta, data, informasi akurat yang berlaku, tapi sentimen-sentimen.

Tantangan Nalar

Di antara segala mitos buruk yang merasuk kita sekarang ialah anggapan ada jurang pemisah antara seorang intelektual/elit terdidik dengan masyarakat biasa di dunia real. Anggapan itu menjadi argumentum ad nauseam (opini yang diulang-ulang) atas nama hak-hak publik.

Alhasil, publik berasumsi, perkataan seorang intelektual tidak sesuai dengan kepentingan mayoritas, atau dia mempromosikan ide-ide yang tidak relevan bagi masyarakat. Muncul ketidakpercayaaan terhadap sains, pendapat para ahli atau ucapan para akademisi.

Politisi-politisi dan para pendukungnya sering mengulang-ulang mitos buruk ini sehingga cenderung mempertahankan ilusi walaupun para pakar sudah membuktikan secara akurat bahwa perkataan mereka tidak berbasis fakta dan data. Timbul gejala umum, suatu trend dalam politik, bahwa kekuatan ide dan teori diklaim tak dibutuhkan untuk mengubah masyarakat.

"Ketidakpercayaan publik" baik terhadap para politisi maupun intelektual disebabkan paradoks antara kehidupan intelektual dan dunia aksi, antara propaganda politik dengan implementasinya di lapangan. Krisis kepercayaan publik adalah salah satu akar sosial pasca-kebenaran.

Hal ini relevan dalam diskursus politik pasca-kebenaran di Indonesia. Kebohongan-kebohongan para politisi dan matinya kepakaran para ahli atau intelektual di bawah kepentingan politik praktis mudah menggiring publik pada krisis kepercayaan. Jika hari ini publik tidak percaya pada keterangan pemerintah, ucapan politisi atau perkataan para profesional di istana, semua ini tidak terlepas dari transaksi busuk kepentingan, pasar gelap keadilan dan fakta-fakta buram politik dan kekuasaan lainnya.

Ketidakpercayaan publik akan terus menguat selama pemerintah, para juru bicara lembaga-lembaga negara, politisi, penegak hukum, para profesional dan intelektual tidak berkata jujur. Tak ada gunanya mereka mengoceh panjang lebar, membuat statistik, memamerkan power point, menyewa influencer, kalau tidak berbicara dengan kejujuran.

Kejujuran adalah senjata melawan pasca-kebenaran. Mengembalikan public trust berarti menaikkan oktaf kejujuran para pemangku kekuasaan, lembaga-lembaga negara atau para penegak hukum.

Mencegah ketidakpercayaan publik dilakukan pertama-tama dengan mencegah watak busuk dan bohong para penegak keadilan. Selama itu tidak dilakukan, publik akan terus hidup dalam fenomena pasca-kebenaran, dalam rasa tidak percaya yang semakin meningkat, biarpun pemerintah membayar influencer atau buzzer untuk mengguyur publik dengan berbagai macam opini.

Akhirnya, pasca-kebenaran adalah tantangan nalar, suatu bentuk anti-intelektualisme. Sebagai anti-intelektualisme, pasca-kebenaran ditandai penolakan terhadap standar-standar tertentu, kebencian terhadap kehidupan berpikir, penolakan terhadap refleksi atas nilai-nilai, kemalasan intelektual memikirkan sebuah isu secara kritis, relativisme nilai yang merusak, pembusukan nalar oleh sentimen, dan sikap mudah percaya pada hoaks.

Politik pasca-kebenaran tentu saja muncul sebagai fenomena yang menggelisahkan. Tetapi ini bukan titik akhir demokrasi. Maka, pasca-kebenaran harus dilawan. Caranya, kembalikan kepercayaan kepada nalar, fakta dan kebenaran. *