Kelangkaan BBM, DPRD NTT Duga Pasokan BBM "Ngelencer" ke Luar Negeri 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di beberapa wilayah NTT pada medio Juli 2020. Selain Lembata, kelangkaan BBM juga terjadi di TTU, Belu dan beberapa wilayah Pulau Sumba. 

Terkait hal ini, anggota DPRD NTT menduga pasokan BBM untuk beberapa daerah perbatasan "ngelencer" ke luar negeri. 

"Kita pertanyakan kuota per SPBU berapa. Kelangkaan di TTU atau Belu bisa saja karena ngelencer terus ke seberang, bisa saja langsung ke Timor Leste," kata Agus Bria Seran saat sidang RDP dengan Pertamina di Ruang Sidang Kelimutu DPRD NTT, Selasa (1/9). 

Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Inche DP Sayuna bersama Aloysius Malo Ladi, ia mempertanyakan pengawasan Pertamina soal penjualan BBM yang menjamur di luar SPBU. "SPBU ada, tetapi ada orang jual di depan SPBU," kritiknya. 

Dalam sidang tersebut, pihak Pertamina Area NTT memberikan klarifikasi terkait isu kelangkaan BBM yang terjadi di wilayah NTT sesuai undangan DPRD NTT. Hadir Karo Ekonomi Setda NTT Lery Rupidara, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) NTT Yusuf A Adoe dan Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian (Kadis Perindag) NTT Muhammad Nazir Abdulah. 

Sales Area Manager Pertamina NTT, Ahmad Tohir mengatakan, BBM di NTT yang didistribusikan di 8 terminal BBM dipasok dari terminal Balikpapan Kalimantan. 

Pertamina NTT, kata Ahmad Tohir, menyalurkan BBM kepada 70 SPBU di seluruh NTT. 

Jika sebelumnya kuota BBM ditetapkan per kabupaten maka sejak Mei 2020, berdasarkan penugasan dari BPH Migas RI, Pertamina menyalurkan BBM langsung sesuai penetapan kuota hingga penyalur. 

"Kekuasaan BPH Migas, kami terima, kami salurkan dan kami harapkan tidak ada kendala di lapangan," katanya. 

Ia mengakui, terkait pelaksanaan penyaluran, kondisi di lapangan terkadang tidak sesuai dengan penugasan Pertamina. Ia bahkan menyebut, ada wilayah yang kuotanya over. 

"Kami juga kesulitan karena kami terima angka jadi saja, karena kami tidak ada kuasa menolak, misalnya Sumba Timur, kami mendapatkan penugasan saja. Di Kupang, contohnya, mereka melakukan pengaturan kuota per SPBU, haris evaluasi kembali dan koordinasi dengan pemerintah daerah," katanya. 

Ia menyebut, seharusnya SPBU tidak boleh mengeluarkan diatas kuota misalnya untuk pembelian jerigen. 

Pada Juli 2020, terjadi kelangkaan BBM di beberapa daerah seperti Kabupaten Lembata, TTU dan Malaka. Di Lembata, harga premium bahkan mencapai Rp 50 ribu per botol. (hh) 

• Pemda Nagekeo Usulkan 1.945 Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM, Simak Info

2 Lampiran 

BalasTeruskan