Breaking News:

Suarakan Kasus ITE yang Jerat Wartawan di Daerah, Forum Wartawan Datangi Polda NTT

Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Nusa Tenggara Timur ( NTT) mendatangi Markas Polda NTT

ISTIMEWA
Forum Wartawan NTT saat aksi di depan Mapolda NTT pada Senin (31/8/2020) 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Nusa Tenggara Timur ( NTT) mendatangi Markas Polda NTT di Jalan Soeharto Kecamatan Kota Raja Kupang pada Senin (31/8) pagi.

Mereka menyuarakan persoalan produk jurnalistik yang yang dijerat menggunakan pelanggaran pidana ITE kepada wartawan-wartawan yang bertugas di daerah.

Dalam aksi yang dimulai dengan longmarch dari Kantor Gubernur NTT menyusuri jalan El Tari dan jalan Soeharto hingga masuk di Mapolda NTT itu, mereka membentangkan aneka poster dan spanduk yang mengutuk tindakan tindakan pembungkaman pers.

Audiensi BPIP RI bersama Gubernur Viktor Laiskodat, Bahas Pancasila Hingga Kelor dan Garam

Koordinator Aksi Forum Wartawan NTT, Joey Rihi Ga mengatakan bahwa kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusi. Secara konseptual, katanya, kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana dan bersih.

Terkait peristiwa yang menimpa Pemred BeritaNTT.com Hendrik Geli di Kabupaten Rote Ndao dan Demas Mautuka, Pemred Tribuana Pos di Kabupaten Alor, kata Joey, menunjukan bahwa jajaran kepolisian di Nusa Tenggara Timur belum mematuhi regulasi sebagaimana UU Pers dan konstitusi serta MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri.

LMND Kutuk Kriminalisasi Wartawan di NTT

"Peristiwa itu menunjukkan pihak kepolisian belum mematuhi konstitusi dan regulasi karena menangani pengaduan atas karya jurnalistik tanpa menggunakan UU Pers," katanya.

Dalam kesempatan itu, Forum Wartawan menuntut enam poin kepada pihak Kepolisian Daerah.

Pertama, Forum meminta penghentian penyidikan terhadap Pemred BeritaNTT.com, Hendrik Geli yang saat ini sedang berlangsung di Polres Rote Ndao. Forum meminta persoalan itu diselesaikan sesuai Undang-Undang 40 tahun 1990 tentang Pers dan mekanisme yang berlaku.

Kedua, Forum meminta penghentian penyidikan terhadap Pemred Tribuana Pos, Demas Mautuka yang saat ini sedang ditangani di Polres Alor.

Ketiga, Forum mendesak penyidik kepolisian untuk tidak menggunakan Undang-Undang ITE maupun KUHP dalam menyelesaikan sengketa pers.

Keempat, Forum mendesak penyidik Polri untuk taat pada MoU yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan dan Dewan Pers terkait Penyelesaian Sengketa Pers.

Kelima, Forum mendesak Polda NTT berlaku adil terhadap Wartawan dalam mendapatkan Informasi di lingkup Polda NTT.

Keenam, sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka mendesak Pemda Rote Ndao untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada publik untuk mengakses informasi, terutama wartawan yang melakukan tugas jurnalistik di wilayah Pemkab Rote Ndao.

Di Mapolda NTT, Forum Wartawan diterima oleh Kasubdit II Dit Intelkam Polda NTT AKBP Dahrul Ichawan dan Kasi Yamin Dit Intelkam Polda NTT Abd Basith Algadri. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved