Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT Perlu Usulkan Lagi Kawasan Ekonomi Khusus Melolo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/WAINGAPU --Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Melolo di Kabupaten Sumba Timur perlu diusulkan kembali oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.

Hal ini disampaikan Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si , Rabu (26/8/2020).

Menurut Gidion, KEK ini awalnya merupakan usulan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Namun, dalam perjalanan dipending karena adanya defisit anggaran di pusat.

"Beberapa waktu lalu ada Video confrence dengan Bappenas dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, kita minta agar KEK ini diusulkan kembali oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi," kata Gidion.
Dijelaskan, kabupaten sendiri sebenarnya bisa hanya saja anggaran yang ada sangat terbatas.

" Karena itu, kita minta dari kementerian dan gubernur yang usul kembali KEK ini. Untuk di NTT di Sumba Timur ini ada dua, kawasan translok, yakni di Translok Melolo dan Lewa," katanya.

• Bus Rapid Trans Kota Belum Juga Dioperasikan, Ini ALasannya

Gidion mengatakan, kawasan yang ada itu sudah menjadi perhatian nasional.

"Untuk di Melolo akan jadi KEK, hanya saja belum jalan sampai sekarang. Kita sudah minta agar diusulkan kembali oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan bapak Gubernur NTT," katanya.
Untuk diketahui, lahan untuk KEK Melolo ini secara administrasi masuk di lima kecamatan di Sumba Timur.

Lima kecamatan itu adalah, Kecamatan Pandawai, Kahaunga Eti, Umalulu, Rindi dan Kecamatan Pahunga Lodu.
Lebih lanjut dikatakan, untuk pengembangan KEK Melolo, Pemkab Sumba Timur telah siap dari sisi lahan dan juga perusahaan untuk mendukung kawasan tersebut.

"Dari segi lahan kita sudah siap, bahkan untuk mendukung pengembangan kawasan, kita ada perusahaan daerah. Selain itu ada perusahaan tebu yakni PT. Muria Sumba Manis (MSM)," ujar Gidion.

Area lampiran