Soleman Lende Dappa Usul Bentuk Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

POS-KUPANG.COM | TAMBOLAKA - Salah seorang tokoh pendidikan Kabupaten Sumba Barat Daya Soleman Lende Dappa, mengusulkan pemerintah setempat agar segera membentuk tim percepatan penanggulangan kemiskinan daerah sebagai respon terhadap pernyataan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H yang menyatakan Sumba dan Timor adalah penyumbang kebodohan dan kemiskinan di NTT.

Tim tersebut dipimpin langsung Bupati Sumba Barat Daya, dr.Kornelius Kodi Mete atau Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Marthen Christian Taka, S.IPem. Dan bukan dipimpin pejabat eselon II demi menghindari terjadi ego sektoral dalam pelaksanaannya.

• Pembagian BST di Nita dan Lela Diawasi Aparat Polisi

Hal itu memudahkan pelaksanaan dan pengawasan lapangan karena dipimpin langsung bupati atau wakil bupati. Ia percaya bila ekonomi masyarakat daerah ini baik maka secara otomatis pendidikan anak-anak daerah ini baik pula.

Soleman Lende Dappa yang juga adalah pemilik yayasan Pendidikan Tunas Timur menyampaikan hal itu di Tambolaka, Sumba Barat Daya, Sabtu (22/8/2020) sore.

• Pilkada 2020 - Panwascam dan PKD Awasi Penyusunan Daftar Pemilih oleh PPS

Menurutnya, sebagai warga Sumba Barat Daya menyambut positip pernyataan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Lasikodat, S.H sebagai spirit bagi kita untuk memperbaiki kualitas pendidikan Sumba dan sekaligus memggerakan hati segenap warga Sumba membangun kehidupan ekonominya.

Walau demikian, ia menyarankan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H dalam hal berkomunikasi dengan rakyat, hendaknya menggunakan bahasa lebih sejuk, adem dan santun agar tidak menyebabkan rakyatnya tersinggung.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sejatinya pernyataan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H memiliki maksud baik agar dua daerah ini memperbaiki pembangunan sektor pendidikan dan sektor ekonomi agar tidak tertinggal dibanding daerah lainnya di NTT.

Karena itu, ia percaya bila tim percepatan penanggulangan kemiskinan daerah terbentuk maka akan lebih mudah fokus memetahkan permasalahan pendidikan dan ekonomi yang terjadi, penyusuan strategi dan langkah penyelesaian serta dukungan anggaran pelaksanaan. Cara ini dapat mengukur seberapa besar capaian pembangunan pendidikan dan ekonomi selama satu tahun anggaran. Hal ini didukung pula dengan pengawasan lapangan ketat oleh tenaga pengawas profesional yang dibidangnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)