Breaking News:

Salam Pos Kupang

Menimang Urgensi Pemekaran

HARI-hari ini bahasan di warung kopi tak hanya dampak Covid-19 yang belum surut

Menimang Urgensi Pemekaran
Dok
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - HARI-hari ini bahasan di warung kopi tak hanya dampak Covid-19 yang belum surut. Topik ini bahkan tidak seksi lagi. Warga mulai jengah, bahkan galau tatkala menyebut sang virus secara terus menerus.

Kini, pembicaraan beralih seputar pemekaran wilayah. Warga Pulau Semau di Kabupaten Kupang, ingin bergabung dengan Kota Kupang.

Wacana sudah bergilir. Konon ini sebuah kerinduan. Warga memberi dukungan, hitam di atas putih. Para pakar memberi timang-timang politik. Beri kajian komprehensif dari semua aspek.
Budaya, sosiografis, bahkan anggaran. Pun peluang, prospek serta dampak ekonomi jika pemekaran ini terealisasi.

Covid-19, Ateisme dan Kematangan Iman

Kita jamak mendengar semua argumen tentang pemekaran wilayah, desa, kecamatan, provinsi bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

Mendekatkan pelayanan kepada sentrum eksekutif. Semua argumen ini tak terbantahkan. Baik adanya dan memang demikian.

Tak ada pemekaran karena keinginan penguasa, keinginan birokrasi atau keinginan orang tertentu yang ingin mengais kepentingan ekonomi. Meski apa yang disebutkan ini tersirat tapi tidak tersurat. Namun sulit dibaca ketika kepentingan itu menunggangi orang-orang kecil untuk berbicara atas nama kepentingan dan atas nama kerinduan.

Polsek Borong Komitmen Berantas Segala Bentuk Judi

Waktu jualah yang menjawabnya.
Tanpa tercebur dalam kepentingan politik, sebagai warga awam, kita dukung pemekaran wilayah ini sebagai salah satu aspek dari adanya pelaksanaan otonomi daerah.

Muaranya agar suatu wilayah, teritorial, berkembang secara intensif. Dengan demikian adanya pemerataan pembangun. Kue pembangunan dibagikan secara merata.

Tak ada yang dianaktirikan. Rakyat pun sejahtera.
Ini retorika yang selalu dibangun di balik wacana pemekaran sebuah wilayah.

Namun terlepas dari semua ini, proses pemekaran itu sendiri tak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Boleh retorika namun tanpa persiapan yang matang, hanya sebuah ilusi tak berguna.

Hanya sebatas perang wacana kalangan elit.
Intinya diperlukan juga suatu masa persiapan baik dalam bidang pengalihan aparatur daerah maupun persiapan infrastruktur perekonomian serta pemerintahan.

Hal ini bertujuan untuk menghindari kondisi di mana posisi dan kontrol dari daerah otonom baru di berbagai bidang atau aspek jauh tertinggal dari daerah induk.

Aspek yang paling mendasar adalah diperlukannya pembagian potensi ekonomi yang merata sehingga ketika sebuah wilayah bergabung, rakyat dapat merasakan sentuhan pembangunan tidak seperti sedia kala ketika mereka berada 'di sebelah.' Itulah hakekatnya. Jangan sampai apa yang dirindukan warga tentang apa itu kesejahteraan hanyalah sebuah angan-angan yang tidak terwujud.

Tak mendapat lebih atau tidak lebih baik ketika mereka berada di induk semang semula.
Harapan kita dari pemekaran ini adalah peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, peningkatan kehidupan demokrasi, peningkatan pengelolaan potensi suatu wilayah, danpeningkatan keamanan serta ketertiban Kondisi tersebut dimaksudkan agar tercipta suatu lingkungan atau wilayah baru yang layak untuk dihuni.

Selain itu, adanya pemekaran wilayah juga diharapkan dapat memicu timbulnya kemandirian daerah dan dapat mempercepat pembangunan yang merata sebagai salah satu upaya mengatasi ketimpangan sosial daerah. Semoga.*

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved