Wakil Ketua DPRD NTT: Langkah Pemprov NTT di Besipae Sudah Sangat Pro Rakyat

POS-KUPANG.COM | SOE - Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Petrus Christian Mboeik yang ikut dalam sosialisasi pelaksanaan program Pemprov NTT di Besipae mengatakan, solusi yang ditawarkan Pemprov NTT untuk masyarakat Besipae merupakan solusi yang pro rakyat. Karena di daerah lain, ketika pemerintah memiliki kekuatan hukum atas suatu bidang tanah pasti akan melakukan penggusuran.

"Saya pikir solusi yang ditawarkan Pemprov sudah pro rakyat. Oleh sebab itu saya berharap masyarakat Besipae bisa mendukung pelaksanaan program di Besipae. Pelaksanaan program ini akan mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat Besipae, " ungkap Christian kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (4/8/2020) siang.

• 10 Persen Siswa di SMAN Harekakae Belum Miliki HP Android

Ditambah Anggota DPRD NTT Dapil TTS, Reny Marlina Un, Obed Naitboho dan Johanes Lakapu, ketiga siap mengawal pelaksanaan program pemerintah di Besipae guna memastikan program tersebut benar-benar membawa kesejahteraan untuk masyarakat Besipae.

Ketiga juga akan memastikan agar masyarakat Besipae benar-benar dilibatkan dalam pelaksanaan program pengembangan budidaya pakan ternak dan kelor.

"Kami selaku anggota DPRD NTT dari Dapil TTS akan mengawal pelaksanaan program ini agar benar-benar mensejahterakan masyarakat," tambah ketiganya.

• Pelaku KH Diancam Hukuman 9 Tahun Penjara

Untuk diketahui, Pemprov NTT akan menjadi Ranch Besipae sebagai lokasi pengembangan pakan ternak ( lentoro teramba) dan kelor.

Di tahap awal, pemerintah akan menanam lentoro teramba seluas 200 hektar dan kelor seluas 200 hektar.

Dalam pelaksanaan program ini, Pemprov NTT berencana akan melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat akan dipekerjakan untuk menanam kelor dan lentoro teramba dengan upah Rp. 50.000 per hari.

Untuk diketahui, Sosialisasi yang digelar Pemprov NTT bersama warga Besipae berujung penolakan. Warga menolak rencana Pemprov NTT yang akan mulai melakukan aktivitas pemerintah dan pengolahan lahan di Besipae guna pelaksanaan program budidaya pakan ternak (lentoro teramba) dan kelor terhitung mulai Selasa (4/8/2020).

Warga menuntut agar rencana tersebut dilakukan usai masalah sertifikat hak pakai milik Pemprov NTT diluruskan.

Sementara Pemprov NTT yang diwakili Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Properti NTT, Sony Libing menegaskan hari ini juga, Pemprov NTT dalam hal ini, Dinas Peternakan dan Pertanian akan mulai berkantor di Besipae. Oleh sebab itu, pagar dan sebuah rumah darurat yang dibangun warga tepat di jalan masuk Ranch Besipae akan dibongkar.

Niko Manao dan Daud Selan perwakilan warga Besipae menegaskan, mereka tidak menolak program Pemprov NTT untuk melakukan pengembangan pakan ternak dan kelor di Besipae.

Namun mereka meminta agar pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan setelah sertifikat hak pakai milik Pemprov NTT diluruskan.

Pasalnya yang terjadi saat ini, lahan milik Pemprov NTT sudah mencaplok lahan milik masyarakat. Oleh sebab itu, hal tersebut harus diluruskan lebih dahulu sebelum pelaksanaan program. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)