Buat Kebijakan POP, Anggota Komisi X DPR Nilai Kebijakan Nadiem Makarim Bikin Gaduh

POS-KUPANG.COM - Kebijakan Mendikbud, Nadiem Makarim sering menuai kontrovesri.

Terbaru, kebijakan pembelajaran jarak jauh dengan metode Program Organisasi Penggerak (POP) dinilai bikin gaduh.

Penilaian itu datang dari Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni. 

Zamroni mengatakan, Program Organisasi Penggerak ( POP ), yang dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Nadiem disebutkan pembiayaannya full dibebankan pada APBN dengan besaran  hampir Rp 600 miliar.

• Permintaan Rocky Gerung Pasca Muhammadiyah dan NU Mundur dari POP Kemendikbud: Copot Nadiem Makarim

Menurutnya, cukup ironis saat ini ada tiga organisasi Besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dalam program organisasi penggerak, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan PGRI.

"Yang kita telah ketahui betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di indonesia sejak lama dan informasi bahwa tidak Lolosnya Beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU, dan lainlain," ungkap Ali.

Ali Zamroni merasa tidak kaget. Ia merasa bahwa karena sejak dilantik sampai sekarang banyak sekali kebijakan Nadiem yang kontroversial.

• BIKIN RESAH, Tunjangan Profesi Guru Dihapus Mendikbud Nadiem Makarim, Lihat Dulu Jenisnya

Salah satunya, menurut Ali, mengenai penghapusan nomenklatur pendidikan masyarakat dan kesetaraan yang terjadi demo besar-besaran dari penggiat pendidikan nonformal, yang seakan dinomorduakan.

"Selanjutnya kontroversi membayar iuran sekolah melalui GoPay, dan kerja sama dan Kemendikbud dengan Netflix, kebijakan pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerja sama (SPK), dan aksi mahasiswa di masa pandemi ini karena menuntut keringanan UKT," lanjut Ali.

Ia melanjutkan, saat ini sudah tepat jika masyarakat dan para pendidik dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi mengevaluasi Menteri Nadiem.

• Tahun Ajaran Baru Resmi Dimulai, Nadiem Makarim Jawab Kritikan KBM Jarak Jauh

"Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud RI harus dievaluasi karena pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan, jangan sampai adanya titipan dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan," ungkap Ali.

Meski demikian, Ali memberikan apresiasi atas adanya Program Organisasi Penggerak yang bermanfaat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Ali meminta agar badan independen SMERU yang melakukan seleksi kepada organisasi dalam Program Organisasi Penggerak bersikap transparan mengenai proses dan hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos.

• Fadli Zon Desak Nadiem Makarim Hentikan Program POP, Waketum Gerindra Gugat Keseriusan Jokowi

“Kami apresiasi SMERU telah melakukan evaluasi dan sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan ke depannya. Organisasi yang tak lolos, harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa," kata Ali seraya berharap agar POP tetap diteruskan dan alokasi anggarannya dibuat lebih fleksibel sesuai kriteria tertentu. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anggota Komisi X DPR Nilai Kebijakan Nadiem Bikin Gaduh, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/28/anggota-komisi-x-dpr-nilai-kebijakan-nadiem-bikin-gaduh.

Editor: Content Writer