Saat Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Kunker ke Labuan Bajo dan Jurnalis Dilarang Liput

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Assale Viana

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (16/7/2020).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam kegiatan tersebut juga bersama gugus tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk percepatan penanganan Covid-19.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 16--20 Juli 2020 itu dalam rangka peninjauan kesiapan pemulihan ekonomi dan sosial Labuan Bajo sebagai satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas.

Rombongan kementerian tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo pada Kamis siang sekitar pukul 14.25 Wita.

Rombongan diterima Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat bersama Bupati Kabupaten Mabar, Agustinus Ch Dula, Direktur Utama BOPLBF; Shana Fatina, Kapolres Mabar, AKBP Handoyo Santoso, SIK., M.Si serta unsur Forkompinda Kabupaten Mabar.

Setelah penerimaan, dilakukan acara santap siang bersama di rumah makan Prima Rasa.

Usai beristirahat, kegiatan selanjutnya yakni sekitar pukul 17.00 Wita dilakukan kunjungan ke Puncak Waringin dan melakukan dialog teknis dengan Cipta Karya Kementerian PUPR sekaligus Sunset.

Jurnalis Dilarang Meliput

Sejumlah awak media yang bertugas di Kabupaten Mabar yang berada di lokasi kegiatan ternyata tidak diperkenankan untuk meliput kegiatan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan rombongan di puncak Waringin.

Seorang jurnalis senior, John Lewar mengaku, ia bersama rekannya telah berada di lokasi sejak pukul 16.00 Wita usai meliput kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Bandara Komodo Labuan Bajo.

Ia bersama rekannya, Gerasimos Satria dari media cetak harian di NTT mengikuti protokol kesehatan dan mengenakan masker.

Namun, lanjut jurnalis televisi itu, sekitar 10 menit sebelum kedatangan menteri bersama rombongan, terdapat pegawai dari Kementerian PUPR.

"Dia bilang, semua di luar, yang boleh masuk hanya memiliki undangan," kata John mengikuti perkataan pegawai tersebut kepada semua orang yang berada di lokasi kegiatan.

Walaupun telah memberitahukan bahwa ia dan rekannya merupakan jurnalis yang hendak meliput, pegawai tersebut tidak memberikan kesempatan untuk jurnalis berada di jurnalis.

"Permintaan saya, pihak kementerian apa saja jika datang ke Labuan Bajo atau Manggarai Barat secara umumnya, jangan menganaktirikan media lokal, karena kami paling tahu keadaan di daerah ini dan kami punya hak untuk liput, terlebih kami pun patuh terhadap protokol kesehatan," tegasnya.

Selanjutnya, John pun langsung memilih untuk keluar dan berdiri di depan pintu masuk kegiatan.

Tidak berselang lama, rekan jurnalis lainnya terus berdatangan, namun diperhadapkan dengan keadaan yang sama. Pintu masuk tempat kegiatan tertutup rapat.

"Kami lobi beberapa kali tapi tetap tidak diizinkan masuk dan jalankan kerja jurnalistik. Ini bukti bahwa koordinasi humas Pemda Mabar, Humas Pemprov NTT dan Humas kementerian itu tidak berjalan dengan baik. Kami sangat sesalkan hal ini," ungkapnya.

Ungkapan kecewa juga disampaikan Apolonia Bahali, seorang jurnalis televisi nasional.

"Dikiranya kegiatan tersebut bisa diliput, ternyata tidak. Kami wartawan tv dan media daring lainnya sempat mendekat di pintu masuk, namun tetap tidak diizinkan oleh petugas," katanya.

Sempat terjadi pembicaraan antara seorang pegawai dari BOPBLF agar hanya 3 jurnalis yang diakomodir untuk meliput kegiatan dan jurnalis lainnya tidak diizinkan untuk masuk.

Namun, lanjut John, hal tersebut tidak diterima oleh para jurnalis karena masing-masing jurnalis memiliki tanggung jawab atas perusahaan pers yang memberikan kesempatan untuk bekerja sebagai wartawan.

"Bagaimana hanya beberapa kawan yang meliput, terus yang lain diminta tidak boleh masuk. Siapa yang mau masuk dan siapa yang tidak. Saya pikir jangan lakukan pembedaan, karena kami yang meliput ini mematuhi protokol kesehatan yang ada," paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat (PWMB), Servatinus Mammilianus menyayangkan kejadian tersebut.

Hal ini membuktikan tidak ada koordinasi antara pihak panitia penyelenggara dan awak media di daerah.

"Tentu kita tidak menerima apa yang mereka lakukan. Tidak hanya tindakan di puncak Waringin tetapi koordinasi antara panitia dengan pekerja media tidak kita rasakan," ungkapnya.

Menurutnya, jika jurnalis tidak diizinkan meliput kegiatan tersebut, harus ada pemberitahuan lebih awal, sehingga para jurnalis dapat memilih meliput di tempat lain.

"Karena masih banyak topik liputan lain yang juga sangat penting. Kita sangat menyayangkan kenapa para wartawan dilarang meliput tanpa ada informasi sejak awal. Kita siap menjalankan protokol kesehatan dalam peliputan tetapi mereka tidak mengizinkan meliput," katanya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak humas Kementerian PPN/Bappenas belum dapat dikonfirmasi. (ii)

2. Pintu masuk lokasi puncak Waringin Labuan Bajo yang tertutup, Kamis (16/7/2020).

2 Lampiran