News
Tak Setuju Gaji Dipangkas, Yusuf Khawatir Dokter PTT Hengkang dari TTS, di Daerah Lain Malah Naik
Wakil Ketua DPRD TTS, Yusuf Soru, tak setuju dengan rencana Pemda TTS memangkas gaji dokter PTT dari Rp 10 juta menjadi Rp 5 juta/bulan.
Penulis: Dion Kota | Editor: Benny Dasman
Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Dion Kota
POS KUPANG, COM, SOE - Wakil Ketua DPRD TTS, Yusuf Soru, tak setuju dengan rencana Pemda TTS memangkas gaji dokter PTT dari Rp 10 juta menjadi Rp 5 juta/bulan.
Kondisi itu dikhawatirkan para dokter PTT hengkang dari TTS. Di daerah lain, gaji dokter PTT justru dinaikan.
"Aneh, di kabupaten lain orang kasih naik gaji dokter PTT, kita malah kasih turun. Apakah kita siap kalau dokter PTT ramai-ramai angkat kaki dari TTS," ujar Yusuf, Minggu (5/7).
Rencana pemotongan gaji dokter PTT muncul setelah melihat animo dokter untuk mengikuti seleksi CPNS rendah karena para dokter lebih berminat menjadi dokter PTT. Hal ini tak lepas dari gaji dokter PTT yang lebih tinggi dibanding dokter berstatus CPNS.
Dengan gaji yang mencapai Rp 10 juta per bulan, dirasa cukup menguras APBD. Karenanya, Pemda TTS tengah melakukan kajian guna menurunkan gaji dokter PTT.
Ketua Komisi IV DPRD TTS, Marthen Tualaka juga tak setuju dengan rencana Pemda TTS menurunkan gaji dokter PTT. Dia menyebut gaji dokter PTT di daerah lain seperti Kabupaten Malaka sudah menyentuh angka belasan juta.
Penurunan gaji dokter PTT justru membuat Kabupaten TTS kesulitan merekrut tenaga dokter PTT.
"Saya pikir dengan APBD Rp 1,6 triliun tidak menjadi persoalan kalau gaji dokter PTT Rp 10 juta per bulan. Kalau kita turunkan gajinya sementara di daerah lain sudah mencapai belasan juta, membuat daerah kita tidak dilirik dokter PTT. Lebih ditakutkan lagi jika dokter PTT ini ramai-ramai angkat kaki dari TTS," ingatnya.
Sektor publik seperti pelayanan kesehatan, lanjut Marthen, seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Anggaran yang harus dikeluarkan untuk membiayai sektor tersebut sudah seharusnya lebih besar karena bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Selaku Ketua Komisi IV dan Ketua Fraksi Hanura, Marthen siap mendukung tambahan anggaran untuk sektor pelayanan kesehatan.
"Puskesmas kita banyak yang kosong, kalau mau rekrut tambah dokter PTT kita siap dukung dari sisi penganggaran. Ini sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, jadi kita dukung," tegasnya. *