Dinkes Malaka Gencar Lakukan Sosialisasi Implementasi Program STBM
kepala puskesmas juga sanitarian diharapkan saling kolaborasi dalam upaya menekan stunting di Malaka.
Penulis: Edy Hayong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Namun, lanjutnya, kerja bersama dalam hal sosialisasi gencar dilakukan dan dalam perjalanan diterbitkan peraturan bupati (Perbup) sebagai payung hukum dalam bekerja melakukan sosialisasi. Kunci keberhasilan menekan stunting adalah saling bekerja sama dan tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan semata.
Sebelumnya diberitakan, elemen terkait di Kabupaten Malaka seperti tokoh agama, camat, dinas teknis "mengupas tuntas" persoalan stunting.
Pasalnya, sampai saat ini stunting masih tinggi di Kabupaten Malaka sehingga diharapkan dari Rembuk Stunting ini kedepan permasalahan stunting di daerah ini bisa ditekan seminimal mungkin.
Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH menyampaikan hal ini kepada wartawan usai membuka kegiatan Rembuk Stunting Tahun 2020 di Kantor bupati Malaka, Kamis (25/6).
Bupati Malaka yang akrab disapa SBS ini mengakui
Stunting di daerah ini masih cukup tinggi. Alasan Stunting tinggi karena pola asuh yang kurang bagus.
Padahal sesuai persyaratan kesehatan, untuk memastikan tingkat pertumbuhan bayi itu bagus maka sejak bayi lahir maka enam bulan harus diberikan ASI eksklusif.
Kondisi yang kerap terjadi, kata SBS, saat bayi lahir apalagi ibu bayi bekerja maka perhatian semakin minim. ASI eksklusif selama enam bulan jarang diperhatikan.
• Terkait Tempat Hiburan, Begini Penegasan Komisi II DPRD Kota Kupang Saat Kunker
• Inilah Kronologis Lengkap dan Kerugian Kebakaran Rumah di Nebe Sikka
"Waktu bayi lahir enam bulan berjalan ibunya pergi kerja sehingga bayi dititip pada neneknya. Karena itu jelas Stunting tinggi. Soal makanan sangat layak dikonsumsi karena daerah Malaka cukup subur," kata SBS.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM/ Advetorial)
