Breaking News:

Opini Pos Kupang

Paradoks Ruang Publik

Arus besar dalam wacana ruang publik diwarnai dua isu dikotomik : hegemoni institusi negara vs pemerkuatan masyarakat sipil ( civil society)

Paradoks Ruang Publik
Dok
Logo Pos Kupang

Kritik terhadap kebijakan publik berkenaan dengan lemahnya basis sintesis pemikiran, ketiadaan peta jalan dan kemustahilan waktu untuk mencapainya. Konstruksi argumennya, mengingkari seluruh realitas bangun sosial-ekonomi-politik mutakhir yang merupakan konsekuensi dari pilihan kebijakan.

Bahkan, sikap kritis itu juga dibangkitkan oleh proses yang kurang jelas, bagaimana sesungguhnya gagasan, prakarsa dan langkah-langkah yang ditampilkan. Sekiranya kita bertitik tolak dari kaleidoskop di atas, barangkali di sinilah konteks kecemasan dan kegelisahan menatap ruang publik.

Implikasi Praktis

Apa implikasi meningkatnya kecenderungan poetic public sphere? Sikap paradoks dan ambivalensi dalam ruang publik ketika menyikapi berbagai fenomena kebijakan publik, melahirkan kelompok pragmatis-oportunis yang dengan gampang merasionalisasikan segala bentuk pengingkaran atas kebijakan publik itu dengan mengasumsikannya sebagai ritus kemanusiaan sejati, yang sebenarnya semu.

Secara etik praktik ini tak bisa diterima. Moralitas ruang publik akhirnya menjadi sebuah konsep yang terlalu sulit untuk dicerna. Eksisnya praktik ini adalah patologis. Keyakinan ini bukan tanpa dasar karena ada beberapa bukti empiris yang mendukung : Pertama, ia tidak hanya mempertahankan, tetapi juga memperdalam kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, menghambat pembentukan dan pertumbuhan civil society. Ketiga, mudahnya disusupi kepentingan pragmatis dan membelokkan esensi hadirnya ruang publik.

Dengan bukti empiris itu, saya kira cukup beralasan jikalau kita sampai mempertanyakan makna dan manfaat ruang publik. Orang lain mungkin hanya melihat gejala tersebut sebagai sebuah paradoks ruang publik. Namun, bagi sebahagian entitas lebih terasa sebagai ironi ruang publik.

Rasionalisasi di atas merupakan gejala umum peradaban modern yang sering berakibat terabaikannya akar moral dan etik. Karena itu, masalah kebijakan publik bukanlah sekadar kalkulasi-kalkulasi politis dan ekonomis, akan tetapi melibatkan diskursus dan paradigma kultural yang memerlukan komitmen moral pelaksana kebijakan publik. Sebab, bagaimana pun juga perlu disadari bahwa kesadaran sosial dalam diri seseorang yang berorientasi makro, tumbuh bersamaan dengan kesadaran personalitas yang lebih menekankan dimensi mikro kehidupan dalam orientasi makro sosial perlu di-kritis-i dengan orientasi mikro.

Persoalan lainnya adalah bagaimana melakukan perubahan dan menjaga kualitas ruang publik ditengah persaingan politik dan ekonomi yang semakin sengit. Karena itu, jika kita menganggap upaya ini tidak ada harapan, berarti kita juga ikut menutup harapan itu. Sebaliknya, jika kita menganggap apapun selalu ada peluang, maka kita membuka kemungkinan berkontribusi untuk membuat ruang publik yang lebih sehat.

Kesehatan Ruang Publik

Peran sebagai agent of development tidak lagi hanya bertumpu pada inisiatif pemerintah saja. Karena itu, kepedulian publik tak bisa ditawar lagi. Publik harus terus mengawasi dan memberi tekanan agar agenda kebijakan publik ke depan adalah agenda publik. Dengan demikian, dalam konteks pembangunan daerah, masa depan daerah hanya akan lebih baik bila ruang publik diperkuat dan lebih berperan dalam perumusan kebijakan publik.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved