Gaji Dokter PTT Dipangkas, Begini Tanggapan Wakil Ketua DPRD TTS

POS-KUPANG.COM | SOE - Wakil Ketua DPRD TTS, Yusuf Soru tak setuju dengan rencana  Pemda TTS untuk memangkas gaji tenaga dokter PTT dari  Rp 10 juta ke Rp 5 juta.

Hal tersebut ditakutkan akan membuat para tenaga dokter PTT angkat kaki dari Kabupaten TTS. Pasalnya di daerah lain, justru gaji PTT dinaikan guna meningkatkan animo dokter PTT.

" Aneh, di kabupaten lain orang kasih naik gaji dokter PTT, kita malah mau kasih turun. Apakah kita siap kalau dokter PTT ramai-ramai angkat kaki dari TTS," ungkap Yusuf dengan nada tanya yang diwawancarai, Minggu (5/7/2020).

• Update Corona di TTU, Bertambah 25, Jumlah PPDP di TTU Tembus Angka 4.674 Orang

Rencana pemotongan gaji dokter PTT muncul setelah melihat animo dokter untuk mengikuti seleksi CPNS rendah karena para dokter lebih berminat menjadi dokter PTT.

Hal ini tak lepas dari gaji dokter PTT yang lebih tinggi dibanding dokter berstatus CPNS. Dengan gaji yang mencapai 10 juta per bulan, dirasa cukup menguras APBD, oleh sebab itu Pemda TTS tengah melakukan kajian guna menurunkan gaji dokter PTT.

• Satu Dokter Puskesmas Pasir Panjang Positif Covid-19, Ini Penegasan Jubir Gugus Tugas

Ketua Komisi IV DPRD TTS, Marthen Tualaka juga tak setuju dengan rencana Pemda TTS untuk menurunkan gaji dokter PTT. Dirinya menyebut, gaji dokter PTT di lain daerah seperti Kabupaten Malaka, sudah menyentuh angka belasan juta.

Penurunan gaji dokter PTT justru hanya akan membuat Kabupaten TTS kesulitan merekrut tenaga dokter PTT untuk mengabdi di daerah ini.

"Saya pikir dengan APBD kita 1,6 Triliun, seharusnya tidak menjadi persoalan dengan gaji dokter PTT yang 10 juta perbulan. Justru kalau kita turunkan gajinya ke 5 juta sementara di daerah lain gaji dokter PTT-nya sudah mencapai belasan juta maka akan membuat daerah kita tidak dilirik dokter PTT. Lebih ditakutkan lagi jika dokter PTT yang ada saat ini ramai-ramai angkat kaki dari kabupaten TTS," ingatnya.

Sektor pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan lanjut Marthen, seharusnya menjadi prioritas lebih dari Pemerintah. Anggaran yang harus dikeluarkan untuk membiayai sektor tersebut sudah seharusnya lebih besar karena bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Selaku ketua komisi IV dan ketua fraksi Hanura, dirinya siap mendukung tambahan anggaran untuk sektor pelayanan kesehatan.

" Puskesmas kita banyak yang kosong, kalau mau rekrut tambah dokter PTT kita siap dukung dari sisi penganggaran. Ini sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat jadi kita akan dukung," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Di tengah kekosongan tenaga dokter di 13 Puskesmas yang ada di Kabupaten TTS, saat ini Pemda TTS sementara melakukan kajian untuk menurunkan gaji dokter PTT dari 10 juta per bulan menjadi hanya 5 per bulan. Hal ini menyusul rendahnya minat para dokter untuk mengikuti seleksi CPNS dan cenderung memilih menjadi dokter PTT.

Pasalnya, dari segi kesejahteraan, gaji dokter PTT lebih tinggi ketimbang gaji dokter CPNS.

" Saya sudah minta pak sekda untuk kaji penurunan gaji dokter PTT tahun ini dan akan kita berlakukan tahun depan. Saya tahu, hal ini nantinya akan berdampak pada penurunan minat dokter PTT di kabupaten TTS. Paling hanya anak asli daerah yang mau PTT di sini," ungkap Bupati TTS, Egusem Piether Tahun. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)