5 Pemda Belum Cair Dana Pilkada, Kemendagri Deadline 15 Juli
Tiga dari sembilan pemerintah daerah (pemda) di NTT telah mencairkan 100 persen dana Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum ( KPU)
lihat foto
"Pada prinsipnya untuk pengadaan alat perlindungan diri atau APD dan penerapan protokol kesehatan," kata Raka.
Terpisah, Ketua KPU Malaka Makarius Bere Nahak mengatakan, anggaran Pilkada sesuai NPHD sebesar Rp 14,7 miliar. Ia mengakui, dana tersebut dicairkan dua tahap dan telah masuk ke rekening KPU Malaka.
Namun, dalam perjalanan pentahapan lanjutan ditunda karena pandemi Covid-19. Terhadap kondisi menghadapi Pilkada pada masa pandemi Covid-19 sehingga KPU Malaka mengajukan tambahan Rp 2,4 miliar.
"Dana sesuai NPHD Rp 14,7 miliar. Pencairan dua tahap dan sudah masuk ke rekening KPU. Tapi dalam perjalanan ada penundaan sehingga tutup kembali tahapan lanjutan akibat Covid-19," jelas Makarius saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/7).
Menurutnya, walaupun Malaka terkena dampak Covid-19, tapi dana yang sudah teralokasikan melalui NPHD tidak dialihkan namun dipending.
Pada Tanggal 15 Juni lalu, dari hasil rapat dengar pendapat antara KPU, Bawaslu dan Komisi II DPR RI disetujui untuk dilanjutkan tahapan dimana diminta untuk diaktifkan kembali panitia ad hoc.
Seturut perintah UU Nomor: 10 Tahun 2016, jumlah pemilih 800 per TPS. Dalam pilkada kali ini dilaksanakan di tengah Covid-19 maka ditetapkan maksimal 500 pemilih per TPS.
"Sebelumnya jumlah TPS 325 buah maka ditambah 70 TPS lagi maka konsekuensi anggaran ditambah. Karena ada tambahan petugas dan logistik. APD ditambah lagi. Penambahan TPS maka juga pada honor. Personel tiap TPS 9 orang," paparnya.
Untuk itu, lanjut Makarius, pihaknya mengajukan usulan tambahan dana ke pemda sebesar Rp 2,4 miliar dan terakomodir Rp 500 juta. Karena masih banyak dana yang belum terakomodir, sehingga sisanya didorong melalui dana bantuan APBN dan terakomodir Rp 2,1 miliar lebih.
"Nanti dana APBN itu terealisasi dalam dua tahap. Kita ajukan saat itu disertai dengan rincian item-item yang akan dilaksanakan. Dana ini untuk APD, peralatan rapid test dan bukan untuk biaya perjalanan," tandas Makarius.
Ketua KPU Belu Mikhael Nahak mengatakan, dana Pilkada sesuai NPHD sebesar Rp 18 miliar. Menurut Mikhael, Pilkada pada masa pandemi Covid-19 memang membutuhkan tambahan anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD). Namun karena pemda tidak bisa menambah anggaran sehingga KPU melakukan realokasi anggara untuk pengadaan APD.
"Pemerintah daerah tidak menambah anggaran. Kita rasionalisasi kegiatan seperti perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan dan sosialisasi. Hasil rasionalisasi itu kita menyesuaikan," ujar Mikael, Kamis (2/7).
Menurutnya, anggaran penyelenggaraan Pilkada Belu tidak ada masalah. KPU Belu juga mendapat bantuan dari APBN sebesar Rp 1,5 miliar. Dana ini lebih banyak dipakai untuk pengadaan APD dan biaya lain yang berkaitan dengan penerapan protokol Covid-19.
Mikhael menambahkan, jumlah TPS dalam Pilkada Belu bertambah 56 unit sehingga menjadi 426 TPS. Penambahan TPS untuk pengurangan kerumunan massa saat pemungutam suara.
Juru Bicara KPU Belu Herlince Asa menjelaskan, penyusunan dan pemetaan TPS tambahan sudah dilakukan. "Maksimal satu TPS itu 500 pemilih. Jadi kita petakan TPS mana yang jumlah pemilih lebih dari 500 orang maka kita tambah TPS," jelas Herlince.
