News

Astaga, Gubernur NTT Tahan Gaji Bupati dan Anggota DPRD TTU Selama Enam Bulan, Ini Penyebabnya

Pemerintah Provinsi NTT menahan gaji Bupati dan Pimpinan beserta Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) selama enam bulan terhitung Juli

ILUSTRASI
Ilustrasi gaji ke-13 bagi ASN, TNI dan Polri serta pensiunan. 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Tommy Mbenu

POS KUPANG, COM, KEFAMENANU - Pemerintah Provinsi NTT menahan gaji Bupati dan Pimpinan beserta Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) selama enam bulan terhitung sejak Juli 2020.

Sanksi diberikan karena eksekutif dan legislatif terlambat menetapkan APBD tahun anggaran 2020.

Bupati TTU Raymumdus Sau Fernandes mengaku sudah menerima surat Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengenai sanksi tidak dibayarkan hak keuangan bupati dan 30 anggota DPRD TTU.

Menurut Bupati Ray, sanksi tersebut tidak berlaku untuk Wakil Bupati TTU Aloysius Kobes.

"Wakil bupati memang tidak, karena otorisator anggarannya ada di bupati. Jadi, hanya bupati dan 30 anggota DPRD," kata Bupati Ray saat ditemui di Kantor Bupati TTU, Senin (29/6).

Ia tidak keberatan dengan sanksi yang dijatuhkan Gubernur Viktor. Bupati Ray menegaskan, tetap melaksanakan tugas seperti biasanya.

"Saya tidak keberatan dan saya akan kerja seperti biasa," ucapnya.

Ketua DPRD Kabupaten TTU Hendrikus Frederik Bana juga mengakui bahwa pihaknya sudah menerima surat Gubernur NTT mengenai sanksi atas keterlambatan pembahasan APBD tanggal 19 Juni 2020.

Menurut pria yang akrab disapa Hend Bana ini, sanksi untuk 30 anggota DPRD TTU. Namun dalam surat tersebut tidak dijelaskan bulan berapa gaji tidak dibayarkan kepada 30 anggota DPRD.

Halaman
12
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved