PDIP NTT Kecam Pembakar Bendera

PDIP Provinsi NTT mendesak aparat menangkap dan memproses hukum pelaku dan aktor pembakaran bendera PDIP

Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Ketua Fraksi PDIP DPRD NTT, Yunus Takandewa 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) Provinsi NTT mendesak aparat menangkap dan memproses hukum pelaku dan aktor pembakaran bendera PDIP. Upaya tersebut untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum serta menegakkan demokrasi.

"Partai meminta agar penegak hukum segera memproses pelaku dan dalang di belakang aksi ini sebagai langkah konstitusional dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, menegakkan demokrasi, saling hormat menghormati antara elemen bangsa sebagaimana azas Pancasila," kata Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTT, Yunus Takandewa di Kupang, Jumat (26/6/2020).

SMAN 1 Mauponggo Adakan Pelatihan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis IT

PDIP NTT, kata Yunus, menyesalkan, mengecam dan mengutuk aksi pembakaran bendera partai demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Tindakan tersebut telah mencoreng wibawa dan nama baik partai. Apalagi, posisi PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif dua kali berturut turut. Selain itu, memiliki presiden dari kader PDIP, menteri kabinet, anggota DPR RI, DPRD provinsi kabupaten/kota serta kepala daerah/wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan membuktikan partai memiliki legitimasi politik yang kuat," tandas Yunus.

Menkominfo Resmikan Akses Internet di Flotim, Bupati Anton Akui Masih Cari Sinyal

"Sebagaimana eksistensi partai sebagai organisasi partai politik yang sah, maka aksi pembakaran tersebut merupakan tindakan kriminal melawan hukum," tambah Yunus.

Sikap PDIP NTT, lanjut Yunus, telah disampaikan saat opening speech Webinar Bung Karno Bapak Bangsa, Spirit Pancasila Gotong Royong Hadapi Covid-19 yang digelar pada Jumat siang.

Terpisah, mantan Ketua DPD PDIP Provinsi NTT Frans Lebu Raya mengatakan, sebagai kader dan pendiri PDIP NTT, merasa terusik dan marah.

"Saya mengerti partai ini sejak awal didirikan sebagai partai nasionalis dan berideologi Pancasila. Kami PDIP yang berjuang dengan landasan Pancasila dan akan tetap menjaga Pancasila. Kami bukan PKI," tegas Frans Lebu Raya yang menghubungi Pos Kupang, Jumat (26/6/2020).

"Kami sadar kalo ada yang sedang berusaha memprovokasi PDIP. Tapi saya ingin menegaskan bahwa sejarah telah membuktikan dan mengajarkan kepada kami untuk harus taat hukum. Ketua Umum kami ibu Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan kepada kami untuk taat pada hukum. Jadi kalo ada yang provokasi dapat dipastikan PDIP tidak terpancing dan tetap menempuh jalur hukum," sambung Lebu Raya.

Mantan Gubernur NTT ini mengingatkan semua pihak saling menghormati. "Saya hanya ingatkan agar kita semua menjaga suasana aman dan saling menghormati sebagai sesama anak bangsa. Pasti ada yang tidak puas dengan PDIP tapi mari kita saling menghargai," imbuh Lebu Raya.

Insiden pembakaran bendera PDIP terjadi saat unjuk rasa menolak RUU HIP yang dilakukan Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI. Kejadian itu menuai protes kader partai di seluruh Indonesia. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan perintah kepada seluruh kader PDIP untuk merapatkan barisan. (hh/ery)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved