Breaking News:

Ini Saran Kajari Bagi Masyarakat yang Melaporkan Tindak Pidana Korupsi

Melaporkan kasus tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum ( APH) merupakan peran serta masyarakat

POS-KUPANG.COM/TENIS JENAHAS
Kajari Belu, Alfons Loe Mau 

POS-KUPANG.COM| ATAMBUA - Melaporkan kasus tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum ( APH) merupakan peran serta masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahkan pemerintah mengeluarkan PP tentang tata cara pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengangkapan tindak pidana korupsi.

Ketua ARAKSI Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Pilkada TTU

Dalam menyampaikan laporan, sebaiknya masyarakat melengkapi dengan bukti walaupun tidak semua bukti disampaikan. Kemudian, laporan yang disampaikan itu benar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, bukan karang-karang, apalagi dislip dengan kepentingan tertentu.

Laporan yang disertai dengan bukti-bukti akan memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan. Walaupun tugas mencari dan menemukan bukti adalah tugas penyidik namun masyarakat juga berperan untuk membantu aparat penegak hukum.

Tanggapan Pemerhati Budaya dan Pariwisata Sumba Timur Tentang Kawin Tangkap

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Alfons Loe Mau kepada Pos Kupang. Com saat ditemui, Rabu (24/6/2020). Dikatakannya, selama ini banyak pengaduan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan anggaran negara, secara khusus dana desa. Setiap laporan selalu ditindaklanjuti kejaksaan. Penyidik turun ke lapangan untuk mengecek sekaligus mengklarifikasi atas laporan dari masyarakat.

Sesuai pengalaman selama ini, ungkap Alfons, ada laporan masyarakat yang benar dan sesuai fakta yang terjadi di lapangan dan ada pula laporan yang disampaikan tidak sesuai. Meski demikian, tugas penyidik tetap menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

Bila ditemukan ada unsur tindak pidana kerugian keuangan negara, jaksa terlebih dahulu memberikan kekesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian. Karena prioritas utama adalah kerugian negara dikembalikan. Jika tidak ada niat baik dari yang bersangkutan, jaksa proses hukum.

"Kalau ada temuan kerugian negara, kita beri kesempatan supaya dia mengantikan kerugian karena prioritas utama penanganan kasus korupsi adalah kerugian negara dikembalikan. Tidak ada niat baik, kita proses hukum", ujar Kajari Alfons.

Sambung Alfons, kejaksaan juga selalu berkoordinasi dengan Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) setiap kali mendapat laporan masyarakat. Sejauh ini koordinasi kejaksaan dengan inspektorat bagus dan saling mendukung.

Tambah Kajari Alfons, upaya Kejari Belu untuk menekan kasus korupsi adalah melalui penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada seluruh masyarakat, termasuk para kepala desa. Diharapkan kepala desa yang sudah pernah mengikuti penyuluhan hukum dapat mengelola keuangan desa sesuai aturan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved