Tak Ramah Lingkungan, BBM Premium dan Pertalite akan Dihapus ? Ini Penjelasan Pertamina, Simak Info
Alasannya, Pertamina sepakat dengan pemerintah mengurangi emisi gas karbon atau ingin memasarkan BBM yang ramah lingkungan
lihat foto
POS KUPANG.COM-- Heboh di masyarakat soal isu BBM jenis premium dan pertalite akan dihapus
Alasannya, Pertamina sepakat dengan pemerintah mengurangi emisi gas karbon atau ingin memasarkan BBM yang ramah lingkungan
Muncul pertanyaan, apakah BBM premium dan pertalite benar-benar akan dihapus? Pihak Pertamina kemudian memberika pejelasannya di artikel ini
Baru-baru ini berhembus kabar Pertamina akan menghapuskan jenis BBM tak ramah lingkungan.
Jenis ini termasuk premium dan pertalite.
Lantas, benarkah premium dan pertalite tak akan lagi beredar?
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, sejalan dengan kesepakatan pemerintah mengurangi emisi gas karbon.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2017 mengenai batasan Research Octane Number (RON).
"Jadi ada regulasi KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang menetapkan bahwa untuk menjaga emisi karbon itu, menjaga polusi udara ada batasan di RON berapa gitu, di kadar emisi berapa," ujarnya dalam sebuah diskusi virtual, Senin (15/6/2020).
Berdasar Peraturan KLHK Nomor P.20 Tahun 2017, Indonesia sudah harus mengadopsi kendaraan BBM berstandar Euro 4 sejak 10 Maret 2017.
BBM yang memenuhi standar Euro 4 yakni bensin dengan RON di atas 91 dan kadar sulfur maksimal 50 ppm.
Sedangkan bensin Pertamina yang berada di bawah RON 91 ada Pertalite dengan RON 90 dan Premium RON 88.
Jadi, kalau berpatokan pada aturan tersebut, Premium dan Pertalite tak sesuai standar karena masih di bawah aturan Euro 4.
Wacana bensin Premium dihapus sebetulnya bukan usulan baru.
KPBB (Komite Penghapusan Bensin Bertimbel) mengusulkan bensin Premium 88 dihapus karena tidak sesuai teknologi otomotif sekarang.
"Masa kita menggunakan BBM yang kualitasnya zaman 50 tahun yang lalu? Mending dihapus sekalian karena kalau digunakan, kendaraan kita akan cepat rusak," ungkap Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin di Gedung Sarinah, Jakarta, 2018 lalu.
