Breaking News:

Bupati Sumba Barat : Tidak Mungkin Merubah SK, Itu Hak Bupati

alasan mengapa tidak diakomodir pada SK kontrak daerah tahun 2020 karena bupati yang mengeluarkan SK tersebut.

POS-KUPANG.COM/PETRUS PITER
Bupati dan wakil bupati Sumba Barat bersama staf meninggalkan kantor DPRD Sumba Barat sesaat setelah selesai rapat klarifikasi tidak perpanjang tenaga kontrak daerah tahun 2020, Selasa (9/6/2020) 

Bupati Sumba Barat : Tidak Mungkin Merubah SK, Itu Hak Bupati

POS-KUPANG.COM|WAIKABUBAK---Bupati Kabupaten Sumba Barat, Drs.Agustinus Niga Dapawole menegaskan, sudah memutuskan tidak memperpanjang puluhan tenaga guru TK, SD dan SMP dalam surat keputusan pengangkatan tenaga kontrak daerah tahun anggaran 2020 tertanggal 1 Januari 2020.

Hal itu karena puluhan tenaga guru tersebut tidak menjalankan tugas dengan baik sesuai laporan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bersangkutan.

Jadi keputusan bupati Sumba Barat Drs.Agustinus Niga Dapawole tidak memperpanjang puluhan tenaga guru pada SK kontrak tahun 2020 bukan mengada-mengada tetapi sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja para guru bersangkutan pada tahun sebelumnya.

Karena itu, Bupati Agustinus Niga Dapawole menegaskan tidak mungkin merubah SK pengangkatan tenaga kontrak daerah tahun anggaran 2020 hanya karena desakan puluhan tenaga guru yang namanya tidak terakomodir pada SK pengangkatan tenaga kontrak daerah tahun 2020.

Keputusan pengangkatan tenaga kontrak daerah adalah hak bupati dengan tetap mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian penegasan yang disampaikan Bupati Sumba Barat, Drs.Agustinus Niga Dapawole kepada wartawan sesaat setelah menghadiri rapat dengan DPRD Sumba Barat untuk mengklarifikasi alasan tidak memperpanjang puluhan tenaga guru pada SK kontrak daerah tahun anggaran 2020 di kantor DPRD Sumba Barat, Selasa (9/6/2020).

Lebih lanjut, Bupati Niga Dapawope mengatakan, mengangat dan memberhentikan seorang tenaga kontrak daerah sepenuhnya wewenang bupati. Hal itu dilakukan tentu berdasarkan pada sebuah alasan mendasar dengan pertimbangan hukum yang matang. Bukan berdasarkan unsur suka dan tidak suka.

Dalam kesempatan itu, bupati menyesalkan puluhan tenaga kontrak daerah semestinya mendatangi bupati menanyakan alasan mengapa tidak diakomodir pada SK kontrak daerah tahun 2020 karena bupati yang mengeluarkan SK tersebut.

Bupati tidak melarang datang bertemu dewan, tetapi sewajarnya mendatangi bupati selaku kepala daerah yang mengeluarkan SK untuk bertemu sehingga mendapatkan jawaban pasti alasan tidak memperpanjang kontrak daerah pada tahun anggaran 2020.

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu, datang sejumlah tenaga umum dan guru, bertemu bupati menanyakan alasan tidak mengakomodirnya pada SK kontrak daerah tahun anggaran 2020. Dan bupati menjelaskannya. Merekapun memahami dan menerimanya.

DPRD Sumba Barat Persilahkan Puluhan Guru Bertemu Bupati

Polres Manggarai Distribusikan Sembako Untuk 400 Warga di Cibal dan Cibal Barat Dampak Covid-19

Puluhan Warga Desa Liang Sola Kabupaten Mabar Terima BST Kemensos RI Tahap II

Pembunuhan Terhadap Kontraktor di Jalur 40 Dinyatakan Lengkap atau P21

Perlu diketahui rapat DPRD dengan pemerintah dalam hal ini dihadirii bupati Drs.Agustinus Niga Dapawole, Wakil Bupati,Marthen Ngailu Toni, S.P dan Plh Sekda Sumba Barat, Yermia Wunda Lero, S.Sos yang dipimpin wakil ketua DPRD Sumba Barat, Daniel Bili,S.H berlangsung secara tertutup. Rapat berlangsung kurang lebih satu jam lamanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved