Bupati Belu Willybrodus Lay Optimis, Tidak Ada Penyalahgunaan Dana Bantuan Covid-19

Bupati Belu Willybrodus Lay Optimis, Tidak Ada Penyalahgunaan Dana Bantuan Covid-19

POS-KUPANG.COM--Bupati Belu, Willybrodus Lay kepada wartawan mengaku optimis, penyaluran bantuan covid-19 tidak terjadi penyalahgunaan karena data penerima bantuan sudah diverifikasi berulang-ulang guna menghindar terjadi pendobelan dan salah sasaran.

Selain itu, pemerintah transparan dalam menyalurkan bantuan dengan cara mengumumkan nama-nama penerima bantuan di papan informasi kantor desa atau lurah masing-masing.

Bupati Willy Lay menambahkan, untuk menghindar terjadi kesalahan data penerima bantuan maka data penduduk menjadi hal utama.

Hal ini menjadi perhatian serius Pemkab Belu sejak awal dan juga menjadi tantangan tersendiri.

Namun, pemerintah berkomitmen agar bekerja keras dari awal melakukan verifikasi dan validasi data penduduk agar di saat penyaluran tidak menuai kendala berarti.

Bupati Belu merasa bersyukur karena proses penyaluran BLT DD hingga mau selesai besok telah berjalan aman dan lancar. Hal ini berkat dukungan dari semua pihak termasuk wartawan yang gencar mensosialisasikan pola dan jenis bantuan pemerintah.

Penyaluran bantuan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Belu berjalan aman dan lancar serta tidak ada dugaan penyalahgunaan dana bantuan atau tindakan pidana lainnya, seperti pungutan liar (pungli).

Secara internal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Belu belum mendapat laporan terkait dengan pengaduan penyalahgunaan dana bantuan covid-19. Begitu pun dengan Pengelolan Call Center Pengaduan Masyarakat Kabupaten Belu belum mendapat pengaduan yang unsurnya penyalahgunaan dana bantuan Covid-19.

Pengaduan yang disampaikan selama ini hanya karena ada warga yang belum mendapatkan bantuan BLT Dana Desa. Setelah dicros cek ternyata mereka mendapat bantuan jenis bantuan lain seperti jaring pengaman sosial (JPS) dan perluasan sembako. Pemahaman tentang jenis bantuan ini yang biasa muncul pengaduan dari masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo melalui Kabid Pemerintah Desa Marsel Koli kepada Pos Kupang.Com, Senin (8/6/2020) mengatakan, sejauh ini penyaluran BLT DD aman dan lancar. Penyaluran sudah 67 desa atau tersisa dua desa yakni, Raifatus dan Lakanmau. Penyaluran BLT DD akan tuntas, Selasa (9/6/2020).

Ditanya mengenai pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan dana bantuan covid-19, Marsel mengaku sampai saat ini belum ada laporan.

Jika ada pengaduan seperti itu maka Dinas PMD pasti mengetahuinya. Sebab, pemerintah melalui Dinas PMD melakukan pengawasan saat penyaluran bantuan dan PMD juga bertugas menyelesaikan permasalah jika sudah terjadi.

Seperti yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Tasifeto Barat, warga mengadu karena mereka tidak terdata dalam daftar penerima bantuan BLT DD, padahal warga yang mengadu tersebut sudah menerima bantuan jenis lainnya. Setelah diselesaikan oleh Dinas PMD, masyarakat menjadi paham.

Selaku Kabid Pemdes, Marsel terus memonitor perkembangan penyaluran bantuan BLT DD, baik dari aspek pendataan, syarat warga penerima, saat penyaluran bantuan maupun setelah penyaluran. Hal ini dilakukan supaya memastikan penyaluran bantuan sudah sesuai aturan dan tepat sasaran.

Terpisah, Koordinator Pengelolan Call Center Pengaduan Masyarakat terkait bantuan Covid-19, Dobrito Seran mengatakan, sejauh ini jumlah pengaduan masyarakat tercatat 110 pengaduan. Pengaduan tersebut bukan pengaduan unsur penyalahgunaan dana bantuan tetapi pengaduan belum menerima bantuan.

"Sampai hari ini sudah 110 pengaduan. Itu bukan pengaduan karena penyalahgunaan dana bantuan tetapi karena ada yang belum terima bantuan. Setelah dicek, padahal nama mereka sudah terdata", jelas Brito.

Brito optimis, penyaluran bantuan pananggulangan Covid-19 di Kabbupaten Belu berjalan lancar dan aman hingga tuntas.

Sejauh ini laporan mengenai penyalahgunaan dana bantuan tidak ada. Karena petugas call center belum mendapat pengaduan seperti itu. Jika terjadi, biasanya call center mendapat informasi dan juga dari Dinas PMD pasti mengetahuinya.

Menurut Brito, pengaduan penyalahgunaan dana bantuan tidak ada karena diperkuat data penduduk yang valid serta proses verifikasi data dilakukan secara cermat dan berulang kali.

Selain itu, pemerintah menekankan aspek transparansi dengan cara menempelkan nama-nama penerima bantuan untuk semua jenis bantuan dari pemerintah.

• Proyek Puskesmas Wairiang di Desa Bean Kecamatan Buyasuri Lembata Terbengkalai

• Puluhan Guru TK & SD Minta Bupati Sumba Barat Akomodir Sebagai Tenaga Kontrak Daerah 2020

• SMA N 5 Kupang Tidak Pungut Biaya Untuk Pendaftaran Calon Siswa Baru Tahun Ajaran 2020/2021

Dengan demikian, masyarakat ikut mengawas dan membantu pemerintah menyelesaikan masalah jika terjadi di desa.(Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas)