News

Ketua DPRD Soroti Penyaluran BST Sumba Timur, Ali Fadaq: Pemerintah Lakukan 'Gol Bunuh Diri'

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur (Sumtim) telah melakukan 'gol bunuh diri' terkait penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST).

PK/oby lewanmeru
Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq Area lampiran 

 Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Oby Lewanmeru

POS KUPANG, COM, WAINGAPU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur (Sumtim) telah melakukan 'gol bunuh diri' terkait penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST).

Pasalnya, mekanisme pendataan calon penerima tidak melibatkan para ketua RT dan RW setempat sehingga terjadi tumpang tindih penerima.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumtim, Ali Oemar Fadaq, kepada Pos Kupang, Selasa (2/6). Ali Fadaq menyoroti lagi proses penyaluran BST karena pendataan calon penerima diduga tidak melibatkan RT/RW setempat.

Menurut Ali Fadaq, apabila proses pendataan dan penyalurannya mengikuti struktur yang ada, maka permasalahan yang ada kemungkinan kecil untuk terjadi.

"Pendataan ini tidak melibatkan RT dan RW, padahal para ketua RT dan RW itu pasti lebih tahu kondisi warganya. Pemda dan lurah/kepala desa turun langsung. Ini ada apa, sehingga kalau ada tujuan politik tertentu, maka saya katakan pemerintah lakukan gol bunuh diri," tegas Ali Fadaq.

Dia menjelaskan, apabila proses yang dilakukan mengikuti prosedur yang ada, maka pasti tidak bermasalah. "Kalau pakai struktur pemerintahan yang ada, maka tidak masalah. Kenapa tidak dilakukan sesuai aturan," ungkapnya.

Ketua Harian DPD II Partai Golkar Sumba Timur ini mengatakan, Pemerintah Sumba Timur memberi alasan bahwa tida ada perubahan data dari Kemensos. Namun, lanjutnya, data dari Kemensos lain, penerima manfaatnya lain.

"Ada link penerima Kemensos, jadi semua orang bisa akses data penerima. Tapi ternyata nama di data orang lain dan yang menerima orang lain," terang Ali Fadaq.

Dia mencontohkan di Lambanapu, misalnya, orang lain yang ada nama, tetapi yang dipanggil menerima orang lain. "Berarti ada perubahan data yang dilakukan.

Masa data dari Kemensos lain tapi penerimanya lain orang. Ini bahaya dan pasti KPK akan lirik. Ini KPK, bilang penjara atau bui sudah," ujarnya.

Sejak awal, diakui Ali Fadaq, pihaknya telah wanti-wanti terkait proses pendataan, tapi pemerintah katakan DPRD jangan mencurigai.

"Kami mau lurus saja sehingga ada keadilan dalam penyaluran bantuan ini. Kami tidak punya agenda apa-apa, tapi kasihan warga saat ini sangat butuhkan bantuan itu," katanya.

Ali mengharapkan agar tidak lagi terjadi pada penyaluran bantuan dari APBD I dan APBD II, maka jangan dulu menyalurkan BLT sebelum melakukan pendataan dan validasi secara benar baru disalurkan.

Dia mengakui bantuan dari provinsi dan kabupaten ada sekitar Rp 27 miliar lebih, agar bantuan itu tepat sasaran, maka perlu divalidasi secara baik agar bantuan itu adil dan merata. *

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved