Garda TTU Serahkan Petisi ke Kejari TTU, Dukung Usut Dugaan Penyimpangan Pengangkatan PTT

Dukungan Garda TTU terhadap upaya Kejari TTU dalam mengusut dugaan kasus tersebut dibuktikan dengan penyerahan petisi

POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Ketua Garda TTU, Paulus Bau Modok didampingi Sekretaris Garda TTU, Wilhelmus Oki menyerahkan petisi kepada Kejari TTU di ruang kerjannya, Rabu (3/6/2020). 

Garda TTU Serahkan Petisi ke Kejari TTU, Dukung Usut Dugaan Penyimpangan Pengangkatan PTT

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan (Garda) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mendukung upaya dari Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat dalam mengusut dugaan penyimpangan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) tahun 2018 dan 2019.

Dukungan Garda TTU terhadap upaya Kejari TTU dalam mengusut dugaan kasus tersebut dibuktikan dengan penyerahan petisi kepada Kepala Kejaksaan Negeri TTU, Bambang Sunardi.

Petisi yang berisi tiga pon pernyataan sikap itu diserahkan oleh Ketua Garda TTU, Paulus Bau Modok didampingi sekretarisnya Wilhelmus Oki kepada Kajari TTU Bambang Sunardi di ruang kerjanya, Rabu (3/6/2020).

Ketua Garda TTU, Paulus Bau Modok dalam pernyataan sikapnya mengatakan, pihaknya mendukung Kejari TTU untuk terus menjalankan segala tugas dan tanggung jawab hukumnya khusus pada pemberantasan tindak pidana korupsi dengan konsisten, mandiri, dan terpuji tanpa harus terbebani dengan segala interest politik siapapun.

Dijelaskannya, Kejari TTU akan segera memulai penyelidikan terhadap dugaan kasus penyimpangan pengangkatan 1.187 tenaga kontrak (PTT) pada Dinas PPO tahun anggaran 2018 dan 2019 dengan indikasi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara.

"Ini adalah peristiwa hukum luar biasa karena ditengah negeri kita sedang dalam darurat pandemi covid-19, Kejari TTU dengan gagah berani memastikan konsistensinya terhadap tugas pemberantasan tindak pidana korupsi dan inilah momentum strategis untuk Kejari TTU bangkit menciptakan optimisme baru dalam geliat pemberantasan korupsi di bumi Biinmafo," ujarnya.

Paulus menambahkan, dengan adanya keberanian Kejari TTU untuk memulai penyelidikan dugaan penyimpangan pengangkatan 1.187 tenaga kontrak (PTT) pada Dinas PPO tahun anggaran 2018 dan 2019, dengan indikasi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara harus bisa menjadi pintu masuk lahirnya semangat baru bagi Kejari TTU untuk menuntaskan tunggakan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang masih banyak mengendap di Kejari TTU.

Anda Sering Masuk Angin ? Yuk Atasi dengan 7 Cara Praktis Ini, Tanpa Minum Obat Loh !

Hi Guys, Yuk ! Pahami Tentang Arti dan Manfaat Antioksidan bagi Tubuh, Biar Tidak Salah Paham

"Harapan yang sama juga, semoga rekam jejak kejaksaan tentang prestasi penghentian penyelidikan (SP3) tidak lagi terjadi untuk kesekian kalinya lagi, terutama untuk kasus dugaan penyimpangan pengangkatan 1.187 tenaga kontrak (PTT) pada dinas PKO tahun anggaran 2018 dan 2019 dengan indikasi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara," tegasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Berita Populer
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved