Penyaluran BST di Sumba Timur - Ali Fadaq Sebut Pemerintah Lakukan 'Gol Bunuh Diri'

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur ( Pemkab Sumba Timur) telah melakukan gol bunuh diri

Penyaluran BST di Sumba Timur - Ali Fadaq Sebut Pemerintah Lakukan 'Gol Bunuh Diri'
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Pemerintah Kabupaten Sumba Timur ( Pemkab Sumba Timur) telah melakukan gol bunuh diri terkait penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai ( BST). Pasalnya, mekanisme pendataan calon penerima tidak melibatkan para Ketua RT dan RW setempat, sehingga terjadi tumpang tindih penerima.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (2/6/2020).

Ali Fadaq menyoroti lagi proses penyaluran BST karena, pendataan calon penerima diduga tidak melibatkan RT dan RW setempat.

Tambah Mesin ATM di Kefamenanu

Menurut Ali Fadaq, apabila proses pendataan dan sampai pada penyaluran mengikuti struktur yang ada, maka permasalahan yang ada kemungkinan kecil untuk terjadi.

"Pendataan ini tidak melibatkan RT dan RW, padahal para ketua RT dan RW itu pasti lebih tahu kondisi warganya. Pemda dan lurah /kepala desa turun langsung. Ini ada apa, sehingga kalau ada tujuan politik tertentu, maka saya katakan pemerintah lakukan gol bunuh diri," kata Ali Fadaq.

Gubernur Viktor Tak Pernah Libur

Dia menjelaskan, apabila proses yang dilakukan mengikuti prosedur yang ada, maka pasti tidak bermasalah.

"Kalau pakai struktur pemerintahan yang ada,maka tidak masalah. Kenapa tidak dilakukan sesuai aturan," katanya.

Ketua Harian DPD II Partai Golkar Sumba Timur ini mengatakan, Pemerintah Sumba Timur memberi alasan bahwa tida ada perubahan data dari Kemensos. Namun, lanjutnya, data dari Kemensos lain, yang penerima lain.

"Ada link penerima Kemensos jadi semua orang bisa akses data penerima. Tapi ternyata namadi data orang lain dan yang menerima orang lain," kata Ali Fadaq.

Dia mencontohkan di Lambanapu misalnya orang lain yang ada nama,tetapi yang dipanggil menerima orang lain.

"Berarti ada perubahan data yang dilakukan. Masa data dari Kemensos lain ,tapi penerimanya lain orang. Ini bahaya dan pasti KPK akan lirik. Ini KPK, bilang penjara atau bui sudah," ujarnya.

Dikatakan, sejak awal pihaknya telah wanti-wanti terkait proses pendataan, tapi pemerintah katakan DPRD jangan mencurigai.

"Kami mau lurus saja sehingga ada keadilan dalam penyaluran bantuan ini. Kami tidak punya agenda apa-apa,tapi kasian warga saat ini sangat butuhkan bantuan itu," katanya.

Dia mengharapkan agar tidak lagi terjadi pada penyaluran bantuan dari APBD I dan APBD II , maka jangan dulu menyalurkan BLT sebelum melakukan pendataan dan validasi secara benar baru disalurkan," ujarnya.

Dia mengakui bantuan dari provinsi dan kabupaten ada sekitar 27 miliar lebih, sehingga bantuan itu tepat sasaran,maka perlu divalidasi secara baik agar bantuan itu adil dan merata. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved