Samakan Virus Corona Covid-19 dengan Istri, Komnas Perempuan Semprot Mahfud MD, Menteri Jokowi Syok

Namun, setelah bincang-bincang itu tayang di akun Youtube Deddy Corbuzier, Mahfud MD langsung menuliskan cuitan di akun Twitternya, @mohmahfudmd, Senin (18/5/2020).

"SEMOGA SAYA GA DI CIDUK.. NGOMONGIN LUHUT HINGGA CORONA.. (MAHFUD MD)," tulis Mahfud.

Cuitan itu juga dibarengi dengan unggahan tautan bincang-bincang dirinya di akun Youtube Deddy Corbuzier tersebut.

 * Sahabat Rocky Gerng Hersubeno Arief Dipanggil Bareskrim Usai Said Didu Diperiksa Atas Laporan Luhut Pandjaitan

Teman dekat Rocky Gerung Hersubeno Areif dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Selasa 19 Mei 2020. Hersubeno dipanggil sebagai saksi atas perkara yang melibatkan Said Didu dan Luhut Pandjaitan.

Hersubeno dipanggil terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Said Didu.

Said Didu sendiri telah dimintai keterangan pada Jumat (15/5/2020) lalu.

"Pasca-pemeriksaan terhadap SD (Said Didu), Jumat 15 Mei 2020 di Bareskrim Polri, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Hersubeno Arief, HA," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan melalui telekonferensi, Senin (18/5/2020).

Diketahui, mantan Sekretaris Kementerian BUMN tersebut dilaporkan kuasa hukum Luhut dengan dugaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau menyebarkan berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran di masyarakat.

Asal mula tuntutan ini terjadi dari kanal YouTube Muhammad Said Didu beberapa waktu lalu.

Dalam video tersebut, Said diwawancarai oleh Hersubeno Arief.

"HA berperan sebagai pewawancara dan yang merekam wawancara bersama SD," tuturnya.

Diketahui, video yang tayang pada 28 Maret 2020 tersebut diberi judul "MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG".

Dalam video tersebut, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak menangani wabah Covid-19.

Hal inilah yang menimbulkan kegeraman Luhut sehingga mengambil langkah untuk menuntut Said Didu ke ranah hukum. Luhut sudah meminta Said Didu membuat permintaan maaf dengan estimasi waktu 2x24 jam.

Namun, Said Didu dinilai tidak menyertakan kalimat permintaan maaf. Maka dari itu, Luhut melanjutkan tuntutannya ke ranah hukum.

Terkait laporan ini, Said tidak memenuhi panggilan pertama Bareskrim pada Senin (4/5/2020), dengan alasan mematuhi ketentuan PSBB.

Kemudian, ia juga tidak memenuhi panggilan kedua pada Senin (11/5/2020).

Said Didu kemudian mengajukan permohonan agar diperiksa di kediamannya karena mempertimbangkan pelaksanaan PSBB. Namun, penyidik menolak permohonan tersebut.

Said akhirnya menyambangi Bareskrim pada Jumat lalu setelah mendapat jaminan dari penyidik bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai protokol Covid-19.

* Said Didu Diperiksa Dalam Kasus Luhut Pandjaitan, 115 Advokat Kirim Pesan ke Presiden Jokowi

Solidaritas Advokat Makassar (SAM) bereaksi atas pemeriksaan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dr Ir Muhammad Said Didu.

Pemeriksaan terhadap Said Didu digelar di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (15/5/Mei 2020) sejak siang hingga malam.

Saat berita ini, dibuat orang dekat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini masih diperiksa.

Said diperiksa karena dilaporkan telah mencemarkan nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut melaporkan Said ke polisi pada Rabu, 8 April 2020, yang terdaftar dalam laporan nomor LP:B/0187/IV/2020/Bareskrim.

Terkait pemeriksaan itu, Solidaritas Advokat Makassar menilai proses hukum yang sedang dijalani Said Didu terkesan sangat dipaksakan dan bentuk konkret dari kriminalisasi terhadap warga negara dalam menyampaikan pendapatnya secara bebas.

“Penilaian kami di SAM itu setelah melihat dari aspek-aspek legal dalam kasus ini,” tulis Koordinator SAM M Hasbi Abdullah SH melalui rilisnya yang dikirimkan ke tribun-timur.com, Jumat (15/5/2020) malam.

Aspek-aspek tersebut di antaranya, pertama laporan polisi nomor: LP/B/0187/IV/2020/Bareskrim, bertanggal 8 April 2020 dan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP. Sidik/218/IV/2020/Diti.Pidsiber tanggal 17 April 2020 yang kemudian menjadi dasar pemanggilan Said Didu sangat patut dipertanyakan.

Bagaimana bisa laporan polisi tanggal 8 April 2020 dan dalam rentang waktu yang singkat terbit surat perintah sidik tanggal 28 April 2020?

Bagaimana proses pemeriksaan di tingkat penyelidikannya? Said Didu belum pernah dimintai keterangan sebelumnya (dalam proses penyelidikan)?

Kapan dan bagaimana proses gelar perkara atas kasus ini sehingga telah menyimpulkan telah terjadi dugaan tindak pidana sehingga langsung ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini berpotensi melanggar prosedur penegakan hukum yang harus memenuhi prinsip fair trial.

Prinsip dimaksud antara lain azas kepastian hukum (legalitas), persamaan di depan hukum (equality before the law) dan tidak memihak, profesional dan proporsional dalam menerapkan hukum yakni tidak salah atau berlebih-lebihan dalam menerapkan hukum.

Di mana tahapan proses penanganan perkara pidana harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku yakni KUHAP dan UU No. 2/ 2002 ttg kepolisian serta berbagai peraturan teknis di internal.

Antara lain Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian dan Perkap No. 6 Tahun 2019 terkait Managemen Penyidikan Tindak Pidana.

Ketiga, perlu digaris bawahi dalam konteks kasus ini, pendapat atau kritik yang disampaikan Said Didu adalah menjalankan haknya sebagai rakyat, pemegang kedaulatan negara hukum yang demokratis (baca Pasal 1 UUD1945).

Hak menyampaikan pendapat (termasuk kritik terhadap pejabat publik sebagai pemegang amanah kedaulatan rakyat) yang secara tegas telah dijamin dalam konstitusi (UUD 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (2).

Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 dan dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 22 ayat (20 dan ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Sehingga delik penghinaan terhadap pejabat publik (Contempt of Power) sama sekali tidak dikenal dalam sistem negara hukum dan negara demokrasi.

Keempat, belum lagi jenis tindak pidana atas laporan kasus ini adalah delik aduan sementara yang mengadukan bukan korban langsung?

“Bukankah delik aduan itu hanya bisa dketahui dan dirasakan oleh orang yang merasa dirugikan/ korban langsung?” kata Hasbi yang juga mantan Direktur LBH Kota Makassar.

Apakah unsur perasaan dirugikan sesuai maksud Pasal 1 angka 25 KUHAP bisa dirasakan oleh orang lain sehingga orang lain boleh mewakilinya membuat pengaduan?

Menurut Hasbi sebagaima rilisnya, pencemaran nama baik merupakan delik aduan sebagaimana bunyi Pasal 45 ayat (3) dan (5) UU Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka seyogyanya penyidik Mabes Polri dalam melakukan penyidikan terhadap Said Didu tetap mengedepankan mediasi antara pelapor dan terlapor.

Kelima, sikap anti kritik yang diperlihatkan pejabat publik setingkat menteri kordinator yang tidak mengedepankan pendekatan dialog dan menggunakan cara cara yang bermartabat dalam merespon kritik atau pendapat warga negara adalah bentuk kegagalan pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Padahal, pada masa kampanye pemilihan presiden, Jokowi berkomitmen mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, tidak melanggar HAM dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni kepastian hukum, tidak memihak, dan akutabilitas.

Keenam, laporan pidana kepada warga negara yang mengkritisi suatu kebijakan publik, sebaiknya mengedepankan dialog dalam rangka mediasi.

Sehingga proses hukumnya akan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana Surat Edaran Kapolri: SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Solidaritas Advokat Makassar (SAM) mendesak kepada:

Pertama, Kepala Kepolisian RI cq. Kabagreskrim Mabes Polri dalam menangani kasus ini bertindak secara profesional, proporsional sesuai prinsip fair trial dan persamaan di depan hukum;

Kedua, meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberikan atensi atas kasus ini guna menghindari terjadinya penegakan hukum yang unfair dan berpotensi merusak sistem penegakan hukum dan tananan negara NKRI yang berasaskan hukum dan demokrasi sesuai amanah konstitusi (UUD 1945). 

Mereka yang bergabung dalam Solidaritas Advokat Makassar (SAM) yakni:

1. Andi Rudianto Asapa, SH.LLM
2. Mappinawang, SH
3. M. Hasbi Abdullah, SH
4. Sultani, SH.MH
5. Dr. Hamka, Hamzah, SH.MH
6. Husaima Husain, SH
7. M. Anwar Ilyas, SH
8. Abd. Muthalib, SH
9. Abd. Azis, SH
10. Iwan Kurniawan, SH.MH
11. Haswandi Andy Mas, SH.
12. Dahlang Bado,S.Ag., SH. MH
13. Zulkifli Hasanuddin, SH.
14. Muh. Nursal, SH.MH.
15. Jhon Hardiansyah,SH
16. Hendra Firmansyah, SH.MH
17. Sukarno, SH.MH
18. BAHTIAR.SH.MH
19. NURHAJAR.SH.MH
20. Adyatma Abdullah, SH.MH
21. Andi Ifal Anwar, SH.MH
22. Sri Nunung, M, SH
23. Muh. Asfah. A Gau, SH
24. Ridwan J Silamma, SH.
25. Syamsuddin Nur. SH. MH
26. A. Nurhayati, SH
27. Sufyan Lahabi, SH.MH
28. Achmad Dainur A. RM. SH.MH
29. Kasriadi Takabbare, SH.
30. Lisar Wirailhami, SH.MJ
31. Andi Maksim Akib, SH.MH
32. Andi Radianto, SH.
33. Ruslan Rahman, SH.MSI
34. Sarsil MR. SH,MH
35. Muh. Said Salama, SH
36. Amiruddin, SH.MH
37. Husniar Darsis, SH.MH
38. A.M. Yasir Arafat, SH.MH
39. Ardiansyah, SH.MH
40. Ali Imran, SH
41. Ruslan, SH.MH
42. Syahrir, SH.MH
43. Mathius Utus, SH.MH
44. Murlianto, SH.MH
45. Musrsalim Jalil, SH.MH
46. Sarifuddin Marappa, SH.
47. Fajri Langgeng, SH.
48. Ibrahim Fatta, SH.MH
49. Muh. Darwis Pasa, SH
50. Husna Husain, SH
51. Nurzainah Pagassingi, SH
52. Rosmiati Sain, SH
53. Hari Ananda Gani, SH
54. Muzakkir, SH
55. Muh. Yusuf, SH
56. Arifuddin, SH.MH
57. Saiful Hamsa, SH
58. Ahmad Baskam M, SH.MH
59. M. Darwis Alhadjdji, SH
60. 60 . Syaiful Alim, SH.M.A.P
61. Ahmad Rizaldy, SH
62. Irwan Ridwan, SH.MH
63. Yohana PongParante, SH
64. Rachman Soeltan, SH, MH
65. Zainuddin, SH
66. Herry Syamsuddin, SE, SH.MH
67. Tri Ariadi Rahmat, SH
68. Herwandi Burhanuddin, SH
69. Ahmad Marzuki, SH.MH
70. Gusti Firmansyah, SH
71. Ardy Yusran, SH.MH
72. Dr. Tajuddin Rahman, SH.MH
73. Dr. Titi S Slamet, SH.MH
74. A. Lilling, SH
75. H.Rahmat S. Lulung, SH.
76. Dr. Jamaluddin Rustam, SH.MH
77. Buniamin, SH.MH
78. A. Asma Riski Amalia, SH
79. Asdar Thosibo, SH.MH
80. Abd. Azis Saleh, SH.MH
81. Muh. Zabir, SH.MH
82. Kaharuddin Abbas, SH
83. William Lumeno, SH.MH
84. Abd. Gaffur. I SH
85. Zulfikar Adam, SH
86. Holser Dwi Sario, SH.
87. Siti Nur Farida Said, SH
88. K. Budi Simanungkalit, SH.MH
89. Ariadin, SH.MH.MKn
90. Juhaeni, SH
91. Dr. H. Arifuddin Mane, SH.MH.Msi.
92. M. Shyafril Hamzah, SH.
93. Adillah Dinasty Shyafril, SH.
94. Muhammad Saleh Kasau, SH
95. M. Aliyas Ismail, SH.MH
96. Dr. A. Hijrah Thalib, SH.MH
97. Jaswadi, SH
98. Nuraeni Ahmad, SH.MH
99. Ahmad Farid, SH.MH
100. Marhumah Majid, SH.MH
101. H. M. Asdar N, SH. MH
102. Hendrawan Azis SH. MH
103. H. Hasan Basri, SH
104. Jumriah, SH.
105. Lusia Palulungan, SH.MH
106. Guntur P Said, SH
107. Khaerul Jalil, SH.MH
108. La Ode Safruddin, SH.MH
109. Muhammad Saleh,SH
110. Rachim Sultan Limpo, SH.MH
111. Ahmad Safaat, SH
112. Irfan ,SH
113. Ariswandy,SH
114. Muh. Fadly Ziljalal, S.H.
115. Asriyadi,SH
Contac Person :
Hasbi 085299029926
Wawan 081355399855
Iwan K 082208225041

* Ini Pernyataan Said Didu Setelah Diperiksa 12 Jam Dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut Pandjaitan

Said Didu akhirnya mendatangi Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan ketiga dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Pandjaitan.

Setelah menjalani pemeriksaan, Said Didu pun memberikan keterangan kepada wartawan.

Sahabat Rocky Gerung ini menilai, orang melihat hanya sepotong-spotong terkait dengan ucapannya.

"Orangtuh biasa hanya melihat setengahnya. Sehingga dianggap kritik. Padahal sebenarnya itu adalah analis kebijakan," kata Said Didu mengutip tayangan TV One, Jumat 15 Mei 2020.

"Kalau yang dipersoalkan kan analisis kebijakan. Pilihan antara ekonomi atau nyawa manusia," ujarnya.

"Dan saya menyatakan di terakhir kan, kalau pilihannya nyawa manusia maka sebaiknya anggaran lain dipotong dulu untuk menangani Covid. Kan itu solusi yang saya sampaikan," tegas Said Didu.

"Nah biasanya orang menganalisi bukan satu kesatuan yang dilihat, Jadi pertanyaan Anda saya akan berjalan demi negara ini baik dan demi pemerintah mengambil kebijakan yang tepat," ucap Said Didu.

Sebelum pemeriksaan, Said Didu memang sudah mengumumkan akan datang memenuhi panggilan Bareskrim Polri melalui akun Tewitter miliknya @MS_Didu

"Stlh panggilan I saya tdk hadir krn pertimbangan PSBB dan panggilan II kami mohon utk diperiksa di rumah, atas jaminan penyidik bhw pemeriksaan akan mengikuti protokol COVID-19/PSBB, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Insya Allah bsk, Jum'at 15/5 sy akan hadir di Polri," tulis Said Didu.

"Stlh panggilan I saya tdk hadir krn pertimbangan PSBB dan panggilan II kami mohon utk diperiksa di rumah, atas jaminan penyidik bhw pemeriksaan akan mengikuti protokol COVID-19/PSBB, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Insya Allah bsk, Jum'at 15/5 sy akan hadir di Polri," tulisnya lagi.

* Terkait Laporan Menko Luhut, Said Didu Akan Sambangi Bareskrim

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu akan menyambangi Bareskrim Polri, Jumat (15/5/2020).

Kuasa hukum Said, Letkol CPM (Purn) Helvis, mengatakan, kedatangan Said guna memberikan keterangan sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan kuasa hukum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Iya (Said Didu akan mendatangi Bareskrim untuk memenuhi pemeriksaan sebagai saksi), pukul 10-an,” kata Helvis ketika dihubungi Kompas.com, Jumat.

Diketahui, Said tidak memenuhi dua panggilan Bareskrim sebelumnya.

Kuasa hukum Luhut melaporkan Said dengan dugaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau menyebarkan berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono menuturkan, pihak Said Didu yang mengaku akan datang ke Bareskrim.

“Penasihat hukumnya yang menyampaikan ke penyidik kemarin akan datang hari ini,” ujar Argo kepada Kompas.com, Jumat. Said sedianya diperiksa sebagai saksi pada Senin (11/5/2020).

Ini merupakan panggilan kedua untuk Said.

Sebelumnya, Said juga tidak memenuhi panggilan pertama pada Senin (4/5/2020), dengan alasan mematuhi ketentuan PSBB.

Asal mula tuntutan ini terjadi dari kanal YouTube Muhammad Said Didu yang diwawancarai Hersubeno Arief beberapa waktu lalu.

Dalam video tersebut, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak menangani wabah Covid-19.

Hal inilah yang menimbulkan kegeraman Luhut sehingga mengambil langkah untuk menuntut Said Didu ke ranah hukum.

Luhut sudah meminta Said Didu membuat permintaan maaf dengan estimasi waktu 2x24 jam.

Namun, Said Didu dinilai tidak menyertakan kalimat permintaan maaf. Maka dari itu, Luhut melanjutkan tuntutannya ke ranah hukum.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/01/komnas-perempuan-kritik-candaan-mahfud-md-soal-istri-dan-corona-sangat-tidak-tepat?_ga=2.57098734.538403123.1590052797-1529488394.1578917373