Breaking News:

Bupati Niga Tandatangani WKB dan WBBM Bersama BPS Sumba Barat

khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sumba Barat

POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole disaksikan Kepala BPS Sumba Barat, Ir. Joke Ratna Christina menandatangani pakta integritas. 

Bupati Niga Tandatangani WKB dan WBBM Bersama BPS Sumba Barat

POS KUPANG. COM|WAIKABUBAK--Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole menandatangani pakta integritas mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sumba Barat, Waikabubak, Rabu (20/5/2020).

Kegiatan itu berlangsung dalam acara meeting online pencanangan pembangunan zona integritas Badan Ousat Statistik Kabupaten Sumba Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Niga Dapawole menegaskan, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.

Menurut Niga, diketahui bersama, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, dimana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Menjadi perhatian kita bersama bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan Reformasi Birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan,"kata Bupati Niga Dapawole.

Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lanjut Bupati Niga Dapawole, reformasi birokrasi yang menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik, dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap, yang diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan, yang pada akhirnya dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini dapat dimulai dengan upaya strategis membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional.

Dengan demikian, melalui hal tersebut diharapkan setiap institusi dan aparaturnya memiliki akuntabilitas dan kualitas kinerja yang semakin baik, sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas, hasilnya tuntas dan terukur serta mudah diakses, dengan sendirinya akan terwujud.

Halaman
123
Penulis: Gerardus Manyela
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved