Oknum PNS Diberi Sanksi Tunda Kenaikan Gaji Hingga Copot Jabatan, Bila Ketahuan Mudik Lebaran

SE Kepala BKN itu dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat soal Covid-19

grid.id
ilustrasi sanksi bagi PNS yang tidak mematuhi aturan karena mudik lebaran. 

Oknum PNS Diberi Sanksi Tunda Kenaikan Gaji Hingga Copot Jabatan, Bila Ketahuan Mudik Lebaran

POS-KUPANG.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mengeluarkan larangan bagi Aparatur Sipil Negara, ASN, untuk mudik dan cuti selama pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Larangan itu dibuat agar para ASN tidak punya kegiatan ke luar daerah atau mudik deni mengurangi penyebaran Covid-19.

Dikutip dari keterangan resmi Badan Kepegawaian Negara ( BKN), Minggu (24/5/2020), Kepala BKN menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.

Rumah Tangga Ahok dan Puput Nastiti Devi Terus Dogoyang, Mbak You Beri Peringatan Soal Cinta

Hotman Paris Mendadak Pajang Foto Syahrini, Aisyahrani Adik Ipar Reino Barack Beri Balasan Ini

Ngeri! Petani Saksikan Ular Pitor Tersiksa Setelah Menelan Kambing Besar

Surat Edaran Kepala BKN tersebut diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Aturan ini juga menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Tujuan diterbitkannya SE Kepala BKN tersebut, yakni sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Melalui surat edaran tersebut, seluruh PPK instansi pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemantauan atau pengawasan aktivitas ASN khususnya terkait dengan pergerakan atau kegiatan bepergian ke luar daerah atau kegiatan mudik.

SE tersebut juga meminta PPK untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, yang tetap bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik.

Untuk memudahkan PPK dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan hukuman disiplin, dalam SE ini jenis pelanggaran disiplin berupa aktivitas bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu:

Halaman
123
Editor: Frans Krowin
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved