Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Covid di Lewoleba Berujung Protes Warga,Data Penerima Carut Marut

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai  Covid-19 di Lewoleba Berujung Protes Warga, Data Penerima Carut Marut

POS-KUPANG.COM|LEWOLEBA-- Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 di Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Jumat (22/5/2020) menuai protes dari warga.

Puluhan warga yang mendatangi kantor lurah sejak pagi hari melakukan protes lantaran tak puas dengan data penerima BST Covid-19. Padahal proses penyaluran baru akan dilakukan Sabtu (23/5/2020) besok.

Mayoritas warga tak puas karena data penerima yang menerima BST Covid-19 berbeda dengan data yang disodorkan para ketua RT ke pihak kelurahan. 

Ketua RT 14, Jubaidah dengan kesal menceritakan, data penerima yang dia masukan ke kantor lurah sebanyak
32 kepala keluarga.

Namun kemudian dari kelurahan menginformasikan kalau penerima bantuan yang terverifikasi menjadi 15 kepala keluarga.

Parahnya, selain data yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan, sejumlah penerima juga dianggap adalah 'orang mampu'.

Sementara, kata Jubaidah, masih banyak orang susah yang sudah didata justru tidak dapat. 

"Data sudah kocar-kacir. Orang yang susah banyak yang tidak dapat," sebutnya.

Warga RT 05 Alberta Surat, mengatakan dari pihak RT mengusulkan 18 kepala kelurga. Tapi dari semua yang sudah didata justru tidak masuk dalam kelompok yang akan menerima BST Covid-19 yang disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia.

Justru, yang terima bantuan ada enam kepala keluarga yang sebelumnya tidak didata oleh RT. Salah satu dari mereka diketahui adalah pegawai honorer. 

"Mereka (enam nama yang tercantum dalam BST) ini daftar langsung di Kelurahan, tidak lewat ketua RT,” kata Alberta Surat (52), warga RT 005 RW 002, Kelurahan Lewoleba Utara.

Alberta mengungkapkan, awalnya dalam data yang disetor ke pihak kelurahan namanya terdaftar sebagai penerima. Tetapi ketika data dari Kemensos masuk ke kelurahan, namanya hilang bahkan beberapa nama yang disodorkan pihak RT tidak ada satupun yang terakomodasi.

“Ini yang saya keluhkan, masa data yang diusulkan 18 nama, lalu yang keluar 6 nama yang saat itu tidak didata. Karena bukan hanya saya saja yang hilang namanya, masyarakat lain juga ikut hilang,” ungkap Alberta.

Masalah pendataan semakin membuat warga tidak puas. Pasalnya menurut pengakuan Alberta dan sejumlah warga yang melakukan aksi protes, ada kepala keluarga di RT 17 tertera sebagai daftar penerima BST di RT 15.