Manfaatkan Reses, Maksi Lian Bagikan 1,2 Ton Beras Untuk Masyarakat

POS-KUPANG.COM | SOE - Anggota DPRD TTS dari Fraksi Demokrat, Maksi Lian atau yang akrab disapa Acungka memanfaatkan waktu resesnya untuk berbagi dengan masyarakat kurang mampu di lima desa. Dengan menggunakan mobil pikap hitam berplat nomor DH 8535 C miliknya, Rabu (13/5/2020) pagi Acungka berkeliling desa, masuk keluar rumah warga untuk membagikan 200-an paket sembako dan masker. Beras sebanyak 1,2 ton dikemas dalam 200 lebih paket sembako.

Acungka sengaja mengubah pola resesnya kali ini setelah memantau kondisi ekonomi masyarakat di tingkat desa. Pasca ditutupnya pasar mingguan di tingkat kecamatan, masyarakat kesulitan untuk menjual hasil kebun atau ternaknya.

• Terkait KBM Selama Pandemi Corona Ini Usul Bupati Sumba Barat Daya

Karena tidak ada pemasukan, masyarakat tidak memegang uang cash untuk membeli sembako. " Kebijakan pemerintah untuk menutup sementara pasar mingguan berdampak pada roda ekonomi di tingkat desa yang tidak berputar. Masyarakat kesulitan memasarkan hasil kebun dan ternaknya. Oleh sebab itu, saya memilih reses kali ini diisi dengan membagikan paket sembako dan masker selain menyerap aspirasi masyarakat. Semoga bantuan paket sembako ini bisa bermanfaat untuk masyarakat," ungkap Acungka saat di sela-sela pembagian paket sembako dan masker di Desa Kolbano.

Lima desa yang kunjungi Acungka yaitu, Desa Enonabuasa, Oepliki, Naip, Oekiu, dan Kolbano. Disela-sela pembagian paket sembako, Acungka menyempatkan diri duduk bersama-sama dengan masyarakat guna menyerap aspirasi.

• Minggu Depan, Bupati-Wabub Sumba Barat Daya Mutasi Pejabat Eselon II

Sedikitnya, ada empat aspirasi yang disampaikan masyarakat kepadanya. Pertama, terkait penutupan pasar Mingguan. Masyarakat berharap pemerintah bisa mengkaji kembali kebijakan tersebut karena penutupan pasar sangat berdampak ekonomi untuk masyarakat pedesaan.

Kedua, terkait penyaluran BST. Masyarakat mengeluhkan penyaluran BST yang tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima BST. Tetapi orang mampu, yang tidak terdaftar sebagai Keluarga tidak mampu, justru menerima BST.

" Banyak masyarakat tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima BST. Oleh sebab itu, kedepan kita akan dorong agar pembagian BLT Propinsi NTT, BLT kabupaten maupun BLT dana desa bisa mengakomodir masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan BST, " ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan masalah air bersih. Di lima desa tersebut, air bersih masih menjadi pergumulan masyarakat. Masyarakat berharap pemerintah bisa membangun sumur bor guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Terakhir, masyarakat Desa Kolbano, mengeluhkan adanya pemotongan uang PKH oleh pendamping PKH tingkat desa. Setiap kali penerima PKH menandatangani daftar penerima PKH saat pencairan, pendamping PKH meminta uang administrasi Rp. 10.000 kepada setiap penerima PKH. Oleh sebab itu, masyarakat berharap ada sikap tegas dari pemerintah untuk menertibkan pendamping PKH yang nakal tersebut.

" Kita akan dorong pemerintah untuk membangun sumur bor sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di desa yang minim sumber air permukaan. Untuk kasus pemotongan PKH kita akan panggil Dinas Sosial dan pendamping PKH Desa Kolbano untuk melakukan klarifikasi. Jika benar, kita akan dorong Dinas Sosial untuk memberikan sanksi tegas kepada pendamping PKH tersebut," pungkasnya. (Laporan Reporter Pos-Kupang, Dion Kota)