Manggarai Keluar Dari Kategori Daerah Tertinggal, Bupati Kamelus Deno: Kami Mulai Bangun Semua Aspek

 Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Robert Ropo

POS KUPANG, COM, RUTENG - Presiden RI menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait Penetetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Dari 62 daerah Tertinggal dan khusus di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat 13 Kabupaten.

Sedangkan sejumlah kabupaten lainnya di NTT termasuk Kabupaten Manggarai tidak masuk dalam daftar daerah tertinggal alias bukan lagi daerah tertinggal.

Bupati Manggarai, Dr Deno Kamelus, SH,MH kepada Pos Kupang, Selasa (12/5/2020), mengatakan, Kabupaten Manggarai bukan masuk daerah Tertinggal lagi sebab, ia bersama jajaran Pemerintah dan DPRD Kabupaten Manggarai bekerja secara bersama-sama agar Kabupaten Manggarai keluar dari daerah tertinggal.

Dikatakan Bupati Deno, fokus Pemerintah Daerah bersama DPRD itu, pertama merencanakan penggunaan APBD yang terbatas dan mengawasi secara ketat untuk mengarah kepada perbaikan beberapa kriteria daerah tertinggal.

Perbaikan kriteria itu, kata Deno, pihaknya membangun aksesibilitas untuk semua aspek, seperti infrastruktur jalan hingga ke kampung-kampung.

Selain itu perbaikan di bidang Pendidikan dan Kesehatan.
Fokus kedua, pihaknya sinergi pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sampai ke tingkat Pemerintah Desa untuk meningkatan indikator bidang ekonomi.

Untuk meningkatkan Indikator Bidang Ekonomi, antara lain PDRB, pendapatan Perkapita Elektrifikasi, rumah yang layak huni, air minum perkotaan dan pedesaan.

Kemudian, fokus ketiga untuk keluar dari daerah tertinggal, yakni sehat dalam kelola APBD. Hal ini tercermin dalam laporan keuangan daerah dengan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Masih banyak lagi yang lain yang kita lakukan secara bersama-sama antara Pemda dan DPRD sehingga Kabupaten Manggarai berhasil keluar dari daerah tertinggal," ujarnya. *