Jakarta Kehabisan Uang,Menkeu Sebut 1,1 Keluarga di DKI Tak Bisa Dibantu, Sri Mulyani Disindir DPRD

Jakarta Kehabisan Uang, Menkeu Sebut 1,1  Keluarga Tak Bisa Dibantu, Sri Mulyani Disindir DPRD

POS KUPANG.COM -- Pendemi virus corona atau Covid-19 benar-benar menguras pikiran, tenaga dan uang

Kondisi tersebut karena pemerintah harus berjuang melawan virus corona demi menyelamatkan nyawa warga tetapi juga berusaha membantu masyarakat yang terdampak

Kuncuran dana yang begitu kencang ke masyarakat membuat pemerintah juga harus mengatasi masalah kekurangan dana

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak lagi mampu bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) menuai polemik.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta,  Zita Anjani mengatakan, semua daerah dalam masa pandemi ini pasti kekurangan dana untuk menutupi seluruh dana bantuan sosial warganya yang terdampak Covid-19. Namun, ia mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang disinggung oleh Pemerintah Pusat.

Menurut dia, seharusnya Pemerintah Pusat memberikan solusi bagaimana menutupi kekurangan daerah yang tak bisa menjangkau semua warganya yang terdampak Covid-19. 

“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” ujar Zita melalui siaran pers, Kamis (7/5/2020).

Zita mengungkap saat ini pemasukan keuangan daerah DKI Jakarta menurun drastis.

Sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi Covid-19. Sehingga, tak salah jika Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada DKI Jakarta menangani persoalan Covid-19. 

“Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB (Produk Domestik Bruto), negara lain ada yang 10 hingga 20 persen,” kata dia.

Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera mencari solusi terkait pendanaan untuk menangani Covid-19.

“Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas,” kata Zita.

Selain itu, Zita juga meminta saran Sri Mulyani apa yang bisa dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menutupi kekurangan dana untuk menangani Covid-19 ini.

Menurut dia, saat ini Pemerintah Pusat lah yang punya kebijakan lebih untuk mendatangkan dana penanganan Covid-19.