Bupati Niga Dapawole Perintahkan Dinas Pertanahan Sumba Barat Data Tanah di Wilayah Selatan

Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole memerintahkan mendata seluruh tanah di wilayah selatan Sumba Barat yakni di Kecamatan Wanokaka

POS-KUPANG.COM/PETRUS PITER
Kadis Pertanahan Sumba Barat, Zebu Kadobo,S.H 

POS-KUPANG.COM | WAIKABUBAK---Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Zebu Kadobo, S.H mengatakan sejak tahun 2019, Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole memerintahkan pihaknya mendata seluruh tanah di wilayah selatan Sumba Barat yakni di Kecamatan Wanokaka, Lamboya dan Lamboya Barat.

Pendataan itu bertujuan memastikan berapa jumlah tanah milik masyarakat telah memiliki sertifkat dan belum.bersertifikat. Pendataan juga terjadi pada lahan tanah masyarakat yang sudah dijual kepada investor.

Piet Djemadu : Pencopotan Tidak Mempengaruhi Citra Bank NTT

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Zebu Kadobo, S.H menyampaikan hal itu di ruang kerjanya, Rabu (7/5/2020).

Menurutnya, proses pendataan tanah di wilayah selatan Sumba Barat belum rampung dan sesuai rencana akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2020 ini. Sayangnya, saat ini terjadi pandemi corona maka kelanjutan kegiatan pendataan tanah di wilayah selatan Sumba Barat pada tahun 2020 ini terhenti sementara.

Masuk Desa Liang Sola Kabupaten Mabar, Wajib Dicek dan Skrining Kesehatan

Dikatakan pada tahun 2020 ini, menganggarkan dana untuk kegiatan proyek daerah (proda) pengadaan sertifikat tanah sebanyak 50 bidang. Sayangnya akibat pandemi virus corona maka hanya tersisah 25 bidang tanah saja. Sedangkan sebagian dana tersebut dialihkan untuk penanganan virus corona.

Secara teknis pengadaan sertifikat tanah itu bermitra dengan badan pertanahan nasional Sumba Barat yang memiliki wewenang mengukur dan menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah itu.

Ia menambahkan berdasarkan hasil lapangan ketika mengadakan sosialisasi tentang penting sertifikasi tanah masyarakat hampir 80 persen masyarakat desa di seluruh Sumba Barat mengajukan pensertifikatan tanah. Namun karena keterbatasan anggaran maka pemerintah mengalokasikan anggaran sertifikasi tanah milik masyarakat secara bertahap.

Ia menambahkan saat ini sedang memproses sebuah aplikasi pertanahan yang handal guna memudahkan masyarakat mendapatkan informasi kepemilikan maupun lainnya berhubungan dengan status tanah itu. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved