Ali Fadaq Geram Warga Mengadu Soal Bantuan Covid-19, Salah Urus Berhadapan dengan Hukum

warga Sumba Timur mendatangi Kantor DPRD Sumba Timur menyampaikan keluhan soal prosedur pendataan dan penyaluran bantuan dampak Covid-19

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq menerima sejumlah warga yang mendatangi Kantor DPRD Sumba Timur, Senin (27/4/2020). 

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Sejumlah warga Sumba Timur mendatangi Kantor DPRD Sumba Timur menyampaikan keluhan soal prosedur pendataan dan penyaluran bantuan dampak Covid-19. Saat menerima warga, Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq geram.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Senin (27/4/2020), warga yang mendatangi Gedung DPRD Sumba Timur dominan adalah ibu-ibu.

Mereka itu berasal dari beberapa wilayah, seperti Malumbi, Hambala, Kambajawa dan Temu.
Setelah mendengar aspirasi warga, Ali Fadaq nampak geram dan mengatakan, bantuan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 ada dari pusat dan langsung ditangani pemerintah.

BREAKING NEWS: Pelajar di Sikka Ditemukan Tewas Gantung Diri

"Saya berterima kasih karena bapak dan mama datang di tempat yang tepat. Ini rumah bapak dan mama basudara untuk sampaikan aspirasi," kata Ali Fadaq.

Dia menjelaskan, bantuan dampak pandemi Covid-19 yang menggunakan APBN diluar kewenangan DPRD Sumba Timur, namun, atas masukan masyarakat,maka pihaknya akan menindaklanjuti dengan menanyakan kepada pemerintah.

Kepsek SD Negeri Angkasa Sebut Kelulusan Siswa Ditentukan Berdasarkan Jumlah Nilai

Lebih lanjut dikatakan, adanya bantuan itu jika dari pemerintah pusat,maka langsung ke instansi teknis dan bukan domain DPRD Sumba Timur.

"Kami ini dipihak bapak dan ibu-ibu, karena itu hal ini akan kita tuntaskan. Saya juga merasa aneh Dinas Sosial mengapa ada data dari Kota Waingapu yang begitu banyak dari kelurahan tertentu," kata Ali Fadaq.

Dikatakan, adanya juga bantuan dari Pemprov NTT. Provinsi hanya imbau agar data yang ada jangan tumpang tindih.

"Ini ada kriteria dan jika ini tidak diatur sebaik-baiknya maka bisa bermasalah di kemudian. Jika dana ini turun maka bisa jadi persoalan," katanya

Ditemui lagi usai menerima warga, Ali Fadaq mengatakan, pemerintah harus hati-hati dalam penanganan bantuan dampak pandemi Covid-19.

"Jika salah penanganan,maka bisa berhadapan dengan hukum. KPK bisa turun untuk lidik jika pemerintah tidak serius urus bantuan ini," katanya.

Dalam pertemuan awal,warga hanya diterima oleh Ali Fadaq, namun beberapa saat berselang Ali Fadaq memanggil Ketua Komisi C DPRD Sumba Timur, Ayub Tay Paranda. Kemudian beberapa waktu berselang hadir pula Aggota Komisi C, Melki Nara.

Beberapa warga saat itu, mengatakan, mereka terkejut, saat pergi ke Dinas Sosial untuk mengurus dan menyerahkan syarat untuk mendapatkan bantuan dampak pandemi Covid-19.

"Kami ke Dinas Sosial seperti pengemis. Informasinya juga kami tidak mengerti, tapi saat kami ke kantor Dinas Sosial katanya sudah tutup pendaftaran," kata Maria Bela seorang warga.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved