YYP Harus Bayar Rp 605 Ribu Hendak Rapid Test di Rumah Sakit

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Salah satu calon pasien yang memeriksakan diri ke Rumah Sakit Siloam Kupang menyampaikan kekecewaannya karena mendapati biaya pemeriksaan yang dibebankan rumah sakit itu mencapai Rp 605 ribu.

Calon pasien tersebut, Yerni alias YYP (41) berinisiatif memeriksakan diri ke RS Siloam pada Sabtu, 11 April 2020 untuk mengetahui kondisi kesehatannya karena dirinya baru tiba dari Batam Provinsi Kepulauan Riau sehari sebelumnya.

Warga Oetona Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang itu tak menyangka jika pemeriksaan atas inisiatifnya untuk mengetahui dirinya terpapar virus Corona atau tidak harus menelan biaya hingga ratusan ribu.

• Jadi Daerah Resiko Kedua, Pemda Sikka Lakukan Ini Hadapi Wabah Covid-19

Dalam benaknya, pemeriksaan untuk mendeteksi apakah dirinya terpapar Virus Corona atau tidak saat tiba di Kupang itu seharusnya tidak berbayar apalagi sampai menghabiskan biaya yang besar. Hal tersebut dikatakannya karena itu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Corona yang kini telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Ia menceritakan, saat pemeriksaan awal di Posko Covid-19 yang berada di halaman RS Siloam, ia dinyatakan normal.

• BP3TKI Pantau Pergerakan TKI

"Jadi pas masuk di Posko, periksa awal trus tensi darah, semuanya normal. Jadi beta bilang ini karmana biar beta bisa dapat rekomendasi agar warga di tempat beta tinggal nih tidak menghindar dari beta," kisah YYP kepada Pos Kupang, Selasa (14/4) sore.

Saat itu, petugas medis yang bertugas kemudian meminta waktu untuk masuk ke dalam rumah sakit kemudian kembali untuk menunjukkan biaya pemeriksaan kepadanya. Saat mengetahui biayanya, ia mengaku kaget karena tidak sesuai ekspektasinya.

"Makanya, pas abis itu dia (petugas medis) datang, beta lihat terlalu banyak itu, waktu reken jumlahnya Rp 605 ribu, ada ambil darah, rontgen dada, konsultasi dengan lain lainnya," kata Yerni.

Ia kemudian membatalkan niatnya melakukan pemeriksaan lengkap di rumah sakit tersebut. Tetapi oleh petugas medis, ia disarankan untuk beristirahat di rumah selama 14 hari dan kemudian kembali lagi untuk memeriksakan kesehatannya di rumah sakit.
YYP mengaku, hal yang sama juga terjadi saat ia ke RSUD SK Lerik Kota Kupang.

Di rumah sakit milik pemerintah Kota Kupang itu, ia menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan melakukan treking data. Setelahnya, oleh tenaga medis, ia disarankan untuk istirahat selama 14 hari sebelum memeriksakan kembali kesehatannya.

"Di SK Lerik juga sama, belum tes. Di sana hanya tes suhu, kemudian masukan data, lalu suruh istirahat 14 hari," katanya. Ketika ditanya terkait biaya, ia mengatakan bahwa di RSUD SK Lerik tidak dipungut biaya alias gratis. "Sonde ada, alias gratis," katanya.

Ceklist Skrining Covid 19 ODP

Direktur RS Siloam Kupang dr Hans Lie menjelaskan, status YYP adalah pelaku perjalanan dan saat itu bukan merupakan orang dalam pemantauan (ODP). Sebabm hasil pemeriksaan awal, YYP tidak memiliki gejala sama sekali.

"Dia pelaku perjalanan, dia bukan orang dalam pengawasan (ODP). Dia tidak ada gejala sama sekali meski baru pulang dari Batam. Jadi dia masuk pelaku perjalanan yang tidak ada indikasi," jelas dr Hans Lie.

Oleh karena itu, jelas dr Hans, untuk pemeriksaan atau chek up dikenakan tarif sesuai kategori pasien umum.

"Jadi kalau pelaku perjalanan memang misalnya untuk pemeriksaan medik seperti dirontgen dan sebagainya memang seperti pasien umum lainnya," ujar dr Hans.

Ia menjelaskan, pihaknya selalu melaksanakan tindakan medik sesuai pedoman yang sudah digariskan Kemenkes RI. Hal tersebut dilakukan karena di rumah sakit berjaringan tersebut, juga mendapatkan bantuan peralatan khusus untuk pencegahan dan penanggulangan Corona termasuk alat rapid test.

Ia mengaku, karena keterbatasan fasilitas rapid test yang diberikan pihak pemerintah maka pihaknya melakukan kebijakan pemeriksaan sesuai indikasi.

"Karena kita didrop (peralatan test) dari pemerintah. Dapat rapid test dan lain lain dari dinas juga terbatas. Jadi penggunaannya pun harus sesuai indikasi. Kalau pelaku perjalanan memang pemeriksaan rapid test tidak diprioritaskan karena keterbatasan, kalau mau periksa lainnya maka seperti pasien pada umumnya," jelas dr Hans.

Namun demikian ia menegaskan, untuk kategori orang dalam pemantauan atau orang yang berkontak langsung dengan orang yang konfirmasi positif Corona, pemeriksaan rapid test tidak berbayar.

Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan pencegahan penularan virus corona tingkat Kabupaten Sumba Barat yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, drg.Bonar B.Sinaga mengatakan, saat ini, telah tersedia 880 rapid test dimana 80 sudah diterima Dinas Kesehatan Sumba Barat. Sedangkan 800 lainnya baru tiba sore tadi di Bandara Tambolaka, SBD, Selasa (13/4) dan dipastikan Rabu (14/4) tiba di Sumba Barat.

Dijelaskan, peralatan rapid test itu diprioritaskan pemeriksaan terhadap orang dalam pemantuan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang tanpa gejala (OTG). Pemeriksaan secara gratis. Hingga Selasa (13/4) sudah 30 alat rapid test yang terpakai termasuk digunakan memeriksa salah seorang pasien dalam pengawasan (PDP) rujukan dari Kabupaten Sumba Barat Daya.

Menurutnya, sampai saat ini, belum ada masyarakat yang berinisiatif datang meminta pemeriksaan rapid tes guna mengetahui tertular atau tidak tertular virus corona. Bila ada masyarakat datang, pasti tim kesehatan siap melayaninya. Hanya saja, saat ini tim kesehatan memprioritaskan pemeriksaan rapid test terhadap ODP, OTG dan PDP. Hingga saat ini orang dalam pengawasan (ODP) di Sumba Barat bertambah menjadi 15 orang dari sebelumnya 14 orang.

Direktur RSU Naibonat, dr. Erol Nenobais dan Juru Bicara Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Kupang, Thom Sonbai di Oelamasi, Selasa (14/4) menjelaskan, pihak Rumah Sakit Naibonat sudah menyiap alat rapid test.

Setiap pasien yang mengalami sakit akan dijemput mobil ambulans di rumah dan dilakukan rapid test di rumah sakit. Rapid test tidak bisa dilakukan secara massal dan dilakukan pada pasien yang mengalami sakit dan tidak dipungut biaya.

Erol Nenobais menjelaskan, sejak adanya virus corona, pihaknya telah menyiapkan ruangan isolasi dan peralatan rapid test bagi pasien yang mengalami sakit.
"Jadi kalau ada warga yang tiba-tiba mengalami sakit, saya anjurkan segera sampaikan ke petugas kesehatan untuk kita test dengan rapid test itu," ujar Erol.

Thom Sonbai menjelaskan, tim medis terus melakukan pemantauan 1 x 24 jam dengan berkoordinasi bersama kepala desa, lurah, aparat Polri dan TNI untuk mendapatkan informasi manakala ada warga yang sakit.

"Kita siagakan mobil ambulans setiap jam. Kalau ada yang sakit maka tim jemput di rumah dan bawa ke rumah sakit untuk menjalani rapid test. Saya tegaskan dalam rapid test tidak ada dipungut biaya apapun," tegas Kepala Dinas Infokom Kupang ini.

Pengadaan Ribuan Rapid Test

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS, dr. Irene Atte mengatakan, alat rapid test hanya tersedia di RSUD Soe, sedangkan di puskesmas tidak tersedia. Pihak RSUD mendapatkan alat Rapid Tes dari Pemprov NTT sebanyak 80 unit pada Maret lalu. Saat ini sebagian alat Rapid Tes sudah digunakan dan hanya tersedia sekitar 60-an unit.

Karena jumlah alat rapid test yang ada saat ini tidak sesuai kebutuhan Pemda TTS, maka Dinas Kesehatan telah mengajukan permintaan kepada Kementerian Kesehatan.
"Kita sudah ajukan permintaan ke Kementerian Kesehatan untuk tambahan alat rapid test sekitar ribuan yang kita minta," ujarnya.

Karena jumlah alat rapid test terbatas lanjut Irene, orang yang dilakukan rapid test hanya yang dicurigai terjangkit virus Corona. Sedangkan untuk masyarakat umum belum dilayani.

Hingga 14 April kata Irene, jumlah ODP di Kabupaten TTS sebanyak 76 orang, PDP 1, pelaku perjalanan 897, OTG 3 orang. Dari tiga OTG yang dilakukan rapid test, dua dinyatakan negatif sedangkan satu positif. Oleh sebab itu, OTG tersebut telah dilakukan swab tes, dimana cairan tenggorokannya telah dikirim ke Propinsi NTT. Untuk hasilnya sendiri masih harus menunggu hasil lab sekitar satu atau Minggu ke depan.

"Ada satu OTG yang hasil rapid test nya memang positif tapi belum berarti sudah corona. Masih harus dilakukan swab tes untuk mengetahui kepastian apakah positif corona atau tidak," pungkasnya.

Dari Manggarai dilaporkan, di Kabupaten Manggarai hingga saat ini sudah tersedia 100 lebih rapid test.

Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai Lodovikus D. Moa menjelaskan, karena persediahan rapid test masih terbatas, sehingga untuk sementara fokus digunakan untuk para tenaga medis yang menangani pasien yang diduga/terindikasi covid-19. Juga bagi para petugas Tim Gugus

Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang melakukan pengukuran suhu tubuh warga.

Lodovikus menjelaskan, terkait keterbatasan rapid test itu, rencananya Pemkab akan melakukan pengadaan sebanyak 3.000 atau 4.000 rapid test untuk tes masal masyarakat.

"Karena 1 orang itu kan harus 2 rapid test sehingga persediaan rapid test kita cukup terbatas. Makanya kita utamakan dulu keselamatan petugas medis dan juga petugas tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kita akan adakan penambahan lagi rencananya 3 atau 4 ribu rapid test untuk tes massal," jelas Lodovikus.

Meskipun demikian, jelas Lodovikus, rapid tes yang rencananya akan diadakan itu juga bukan untuk semua masyarakat yang baru tiba dari luar daerah atau daerah terpapar virus corona, namun hanya bagi warga yang dikarantina setelah melewati masa pemeriksaan kesehatan berupasuhu tubuh tinggi dan memiliki gejala batuk pilek atau terindikasi gejala covid-19.

"Jadi kita harus screening test dulu kalau ada yang terindikasi untuk dikarantina baru kita test gunakan rapid test kalau tidak tidak cukup. Apalagi tempat karantina di Gedung Wisma Atlet Golo Dukal juga tidak bisa menampung hingga ribuan hanya bisa menampung sekitar 100 sampai 150 orang saja," jelas Lodovikus.

Pemeriksaan awal Covid-19 menggunakan rapid tes diberikan secara gratis oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang. Namun, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan tersebut.

Direktur RSUD S. K. Lerik Kota Kupang, dr. Marsiana Halek menegaskan, pihaknya telah membuka poli Covid-19 di rumah sakit tersebut setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu mulai pukul 09.00 hingga 11.00 Wita.

"Pasien yang mau diperiksa harus mendaftar secara daring. Rumah sakit akan melayani pasien yang memiliki indikasi," katanya.

Adapun alur Poli Covid-19 adalah sebagai berikut, masyarakat mendaftar melalui nomor hotline rumah sakit di 082145015204. Jika ada indikasi, maka akan dilakukan penjadwalan daring (online). Selanjutnya akan melakukan skrinning di poli covid-19, anamnesa, dan PF. Perlakuan selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil skrinning tersebut.

Terkait pemeriksaan rapid test, DPRD NTT berharap Pemprov NTT memberi anggaran kepada rumah sakit (RS) swasta dalam mendukung pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Anggaran itu terutama untuk pelaksamaam skrining atau rapid test.

"Sebagai anggota DPRD Provinsi NTT saya berharap pemerintah memberikan anggaran yang sudah direncanakan untuk didistribusikan kepada rumah sakit swasta maupun negeri. Karena rumah sakit merupakan tempatnya masyarakat untuk mengecek dirinya untuk mencegah penyebaran Covid -19," kata Sekretaris Komisi V DPRD NTT, Yohanes Rumat, Rabu (15/4.

Apalagi, lanjutnya yang dilakukan masyarakat adalah untuk mengecek atau mendeteksi diri untuk mencegah penyebaran Covid-19. Rapid test merupakan peralatan kebutuhan dasar yang menggunakan anggaran negara karena keadaan luar biasa atau virus corona yang melanda dunia dan NTT khususnya.

"Kalau ada rumah sakit yang memberlakukan pembayaran pada saat masyarakat mengecek diri, saya kira pemerintah salah mengatur dan memberi petunjuk pada rumah sakit yang ada di NTT," ujarnya. (cr3/hh/pet/din/rob/cr1/yel)