Partai Demokrat Provinsi NTT Minta Pemerintah Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Partai Demokrat NTT meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang penundaan pilkada 2020.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTT, Ferdi Leu, menyampaikan hal tersebut kepada Pos Kupang, Senin (6/4).

Menurut Ferdi, pilkada di NTT akan digelar di sembilan kabupaten dan tentu mengalami penundaan juga.

• Bolehkah Bayar Utang Puasa atau Qadha Ramadhan Setelah Nisfu Syaban? Begini Penjelasan UAS

Secara nasional tahapan pilkada serentak 2020 ditunda.

"Karena itu, kami harapkan pemerintah segera mengeluarkan Perppu penundaan Pilkada.

• Pemkab Manggarai Timur Laksanakan Musrembang RKPD Tahun 2021 Dengan Teleconference

Perppu tersebut sebagai payung hukum penundaan pilkada," kata Ferdi.

Dijelaskannya, pihaknya telah mengikuti rapat bersama antara Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU dan Bawaslu dan memang telah ada usulan penundaan tahapan pilkada akibat adanya pandemi Covid-19 di tanah air.

"Kami memang sudah mengikuti melalui media hasil rapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU RI, dan Bawaslu RI pekan lalu.

• ZODIAK MINGGUAN 8-12 April 2020 Cancer Stamina Turun Virgo Mata Duitan Libra Egois Sekali, Zodiakmu?

Karena itu, kami harapkan Presiden segera terbitkan Perppu penundaan pilkada," katanya.

Dia mengatakan, Partai Demokrat NTT menginginkan agar ada kejelasan penundaan pilkada dan juga bilamana akan dilanjutkan.

"Kami menginginkan ada kejelasan kapan Pilkada yang tertunda ini akan digelar.

Apakah akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021.

Tentu sangat tergantung membaiknya situasi pandemi Covid-19 di tanah air," ujarnya.

• Di Ende, Lompat ke Truk Sedang Berjalan Warga Desa Saga Meninggal

• Akses Penerbangan Dalam Negeri Menuju Bandara El Tari Kupang Masih Ramai, Lihat Kondisinya

• Pemkab Manggarai Timur Laksanakan Musrembang RKPD Tahun 2021 Dengan Teleconference

Menurut Fredi, akibat adanya penundaan tahapan pilkada, pihaknya juga mengharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pemanfaatan dana pilkada untuk membantu penanganan Covid-19.

"Kami berharap adanya kebijakan tentang pemanfaatan dana pilkada untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, terutama untuk program-program jaring pengamanan sosial bagi masyarakat," ujarnya. (*)